Pascabanjir Serbelawan, Pemkab Simalungun Siapkan Normalisasi Sungai Sikkam dan Pembangunan Embung

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 16:57 WIB

40103 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, saat meninjau lokasi terdampak banjir pada Sabtu (1/8/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, saat meninjau lokasi terdampak banjir pada Sabtu (1/8/2026).

ATAPKOTA.COM, SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun mulai menyiapkan langkah strategis untuk mengurangi risiko banjir di kawasan Pasar Bawah, Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, setelah banjir akibat meluapnya Sungai Sikkam melanda wilayah tersebut pada Kamis (30/7/2026). Salah satu prioritas yang akan dilakukan adalah normalisasi Sungai Sikkam sebagai upaya meningkatkan kapasitas aliran sungai.

Rencana tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, saat meninjau lokasi terdampak banjir pada Sabtu (1/8/2026).

Menurut Mixnon, hasil peninjauan di lapangan menunjukkan adanya sedimentasi di alur Sungai Sikkam yang diduga mengurangi kapasitas tampung sungai saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

“Langkah pertama yang akan segera dilaksanakan adalah normalisasi Sungai Sikkam,” ujar Mixnon.

Ia menjelaskan, normalisasi diharapkan dapat mengembalikan fungsi sungai sehingga aliran air lebih lancar dan mampu mengurangi potensi luapan ketika curah hujan meningkat.

Selain normalisasi sungai, Pemkab Simalungun juga merencanakan pembangunan embung dan kawasan resapan air di sejumlah titik strategis. Program tersebut direncanakan melalui kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk kawasan PTPN IV Kebun Dolok Ilir, PT Bridgestone, serta wilayah Kecamatan Tapian Dolok.

Menurut Sekda, embung dan kawasan resapan air diharapkan mampu menahan limpasan air dari wilayah hulu sebelum masuk ke Sungai Sikkam sehingga peningkatan debit air dapat dikendalikan.

Pemerintah daerah juga berencana melakukan langkah serupa di kawasan PLTA Dolok Ilir sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran aliran air menuju wilayah hilir.

Dalam penyusunan program tersebut, Pemkab Simalungun menyatakan telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Utara serta tim konsultan dari Universitas Sumatera Utara (USU) untuk menyusun kajian teknis.

“Kajian teknis menjadi dasar agar setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Kami menargetkan program ini mulai direalisasikan tahun ini,” kata Mixnon.

Saat meninjau lokasi, Sekda didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simalungun Budiman Silalahi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Akbar Putra Siregar, Camat Dolok Batu Nanggar Siti Aminah Siregar, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca).

Rombongan juga mengunjungi dapur umum yang didirikan di Kantor Lurah Serbelawan untuk memastikan kebutuhan konsumsi warga terdampak tetap terpenuhi. Selain itu, mereka meninjau kegiatan gotong royong pembersihan lingkungan yang melibatkan TNI, Polri, perangkat daerah, relawan, dunia usaha, dan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simalungun Budiman Silalahi mengatakan seluruh personel BPBD masih disiagakan untuk mendukung proses penanganan pascabanjir.

“Fokus kami saat ini mempercepat pemulihan melalui pembersihan lingkungan, pendataan dampak banjir, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi,” ujarnya.

Budiman menambahkan, BPBD terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi di lapangan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi potensi bencana susulan.

Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun Akbar Putra Siregar menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat terdampak banjir.

Menurutnya, penanganan tidak berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi akan dilanjutkan melalui program penanganan jangka menengah dan jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang.(AP/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru