ATAPKOTA.COM, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan apresiasi atas masukan DPRD Sumut terkait fokus pembangunan. Pemprov Sumut terus memperkuat alokasi anggaran peningkatan kualitas pendidikan, perluasan akses serta mutu layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur dasar. Ketiga sektor itu terus diupayakan secara terukur dan berkelanjutan, terutama di wilayah yang mengalami banyak keterbatasan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Bobby Nasution dalam Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPj) APBD Tahun Anggaran 2024. Nota itu dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong, dalam Rapat Paripurna Dewan, Selasa (22/7/2025).
“Sementara itu, program pengentasan kemiskinan juga didorong melalui pendekatan lintas sektor dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Masukan anggota dewan terhormat akan menjadi perhatian dalam perencanaan dan penguatan penganggaran agar pembangunan menyentuh kebutuhan dan harapan masyarakat,” ujar Sekdaprov Sumut.
Disampaikan pula bahwa terkait realisasi pendapatan daerah serta belanja dalam APBD, telah dilakukan berbagai terobosan kebijakan. Salah satunya dengan peningkatan penerimaan pajak melalui penyediaan aplikasi nontunai bagi masyarakat yang ingin membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
Selain itu, Pemprov Sumut juga mengembangkan sistem penganggaran berbasis hasil yang dapat mengukur dampak anggaran terhadap kesejahteraan. Pendekatan Budgeting for Results memungkinkan evaluasi kinerja program secara berbasis capaian. Sistem ini terus diperkuat agar mampu merespons perubahan sosial dan ekonomi serta menjamin efektivitas pengeluaran publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami terus mencermati secara serius catatan terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Pemerintah Provinsi menyadari bahwa masih terdapat tantangan dalam memastikan perencanaan, kesesuaian pelaksanaan, serta evaluasi anggaran. Oleh karena itu, kami memperkuat integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis hasil, serta memperbaiki koordinasi internal agar tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas,” sebutnya.
Terakhir, soal pengentasan kemiskinan, lanjutnya, Pemprov Sumut tetap mendorong pendekatan lintas sektor dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Masukan dari anggota dewan akan menjadi perhatian dalam perencanaan dan penganggaran agar pembangunan menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat.
Usai penyampaian nota jawaban, rapat paripurna berlanjut ke agenda Penyampaian Ranperda Usul Inisiatif DPRD Sumut tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, Wakil Ketua Sutarto, Ricky Anthony, dan Salman Alfarisi bersama para anggota dewan. Seluruh pimpinan OPD dan pejabat lainnya juga turut mendampingi.
Wartawan : Andre /pr
