Kejari OKI Tangkap Jaksa Gadungan, Ternyata ASN di Pemkab Way Kanan

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Senin, 6 Oktober 2025 - 21:33 WIB

40226 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ilir (OKI) menangkap seorang pria berinisial BA yang mengaku sebagai jaksa, Senin (6/10/2025) sekitar pukul 13.30 WIB. Penangkapan berlangsung di Rumah Makan Saudagar, Kayu Agung, Kabupaten OKI.

Tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ilir (OKI) menangkap seorang pria berinisial BA yang mengaku sebagai jaksa, Senin (6/10/2025) sekitar pukul 13.30 WIB. Penangkapan berlangsung di Rumah Makan Saudagar, Kayu Agung, Kabupaten OKI.

ATAPKOTA.COM, SUMSEL –

Tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ilir (OKI) menangkap seorang pria berinisial BA yang mengaku sebagai jaksa, Senin (6/10/2025) sekitar pukul 13.30 WIB. Penangkapan berlangsung di Rumah Makan Saudagar, Kayu Agung, Kabupaten OKI.

Aksi BA terungkap setelah ia berkeliling ke beberapa kantor kejaksaan sejak pagi. Sekitar pukul 08.00 WIB, BA bersama dua rekannya mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel). Ia mengaku ingin bertemu Kasi Pengendalian Operasi (Dal Ops) Bidang Pidsus, namun gagal karena pejabat tersebut sedang tidak di tempat. Setelah itu, BA menuju Kejari OKI.

Sekitar pukul 11.30 WIB, BA tiba di kantor Kejari OKI mengenakan seragam dan atribut lengkap kejaksaan, lengkap dengan pangkat Jaksa Madya (4A), Pin Jaksa, dan Pin Persaja. Ia bahkan memperkenalkan diri sebagai Jaksa di JAM Intel Kejaksaan Agung RI.

Kepada petugas keamanan dalam (Kamdal) Kejari OKI, BA meminta bertemu dengan Kepala Kejari OKI, Kasi Pidum, Kasi Intel, atau Kasi Pidsus. Setelah mendapat izin dari staf Tata Usaha, BA diterima dan sempat berbincang ringan mengenai penanganan perkara pidana khusus (Pidsus).

Karena Kasi Intel masih dalam kegiatan, BA kemudian bertemu Kasubsi Penyidikan Pidsus Kejari OKI. Ia juga meminta agar dihubungkan dengan Bupati OKI, namun permintaan itu ditolak karena tidak ada dasar resmi. Setelah beberapa saat berdiskusi, BA meninggalkan kantor kejaksaan.

Tak lama kemudian, bagian protokol Pemkab OKI melaporkan bahwa BA sempat menghubungi pihaknya untuk mengatur pertemuan dengan Bupati OKI. Ia mengaku sebagai utusan dari Kejaksaan Agung RI. Namun, pertemuan tersebut belum sempat terjadi karena laporan cepat dari Kejari OKI.

Berdasarkan perintah langsung dari Kepala Kejari OKI, Tim Intelijen segera bergerak. BA akhirnya diamankan di Rumah Makan Saudagar, Kayu Agung, tanpa perlawanan.

Setelah ditangkap, BA dibawa ke Kejati Sumsel untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa BA bukan jaksa, melainkan pegawai negeri sipil aktif di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Way Kanan, dengan pangkat III/d.

Petugas menyita sejumlah barang bukti, di antaranya telepon genggam, KTP, kartu pegawai, KTA, name tag, serta satu set pakaian gamjak (seragam jaksa) yang digunakannya untuk menyamar. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif BA dan menentukan langkah hukum selanjutnya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir tindakan yang mencoreng nama baik lembaga penegak hukum.

“Kejaksaan berkomitmen menjaga integritas dan kepercayaan publik. Kami mengimbau masyarakat agar waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan jaksa atau lembaga hukum lainnya,” tegasnya. (RAP)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru