Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat merespons lonjakan inflasi daerah yang pada September 2025 tercatat mencapai 5,32 persen (yoy) tertinggi secara nasional.
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas utama pemerintah daerah, karena dampaknya langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
“Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil,” ujar Gubernur Bobby Nasution, di Medan, usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi bersama Kemendagri, dari Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Senin (6/10).
Tekanan inflasi di Sumut terutama berasal dari komoditas pangan bergejolak seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras.
Untuk menekan gejolak harga tersebut, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan serangkaian aksi jangka pendek yang difokuskan pada stabilisasi harga dan penguatan pasokan.
Dalam kurun tiga bulan ke depan, Pemprov Sumut menyiapkan 11 langkah cepat untuk menurunkan harga komoditas penyumbang inflasi tertinggi, antara lain:
- Pembagian komoditas penyumbang inflasi secara gratis kepada masyarakat kurang mampu.
- Bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah.
- Percepatan program bantuan pangan dari pemerintah.
- Pelaksanaan pasar murah di berbagai daerah.
- Intervensi tata niaga dan rantai distribusi pangan.
- Sidak pasar untuk mencegah spekulasi harga.
- Monitoring distribusi pangan lintas kabupaten/kota.
- Kerja sama antar daerah (KAD) dalam suplai komoditas utama.
- Penugasan BUMD untuk mengelola pasokan cabai dan bawang merah.
- Antisipasi bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Penetapan Toko Pantau Inflasi sebagai pusat data dan informasi harga.
Gubernur Bobby menegaskan, seluruh langkah tersebut dijalankan dengan prinsip 4T: Tepat Lokasi, Tepat Komoditi, Tepat Sasaran, dan Tepat Waktu.
“Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan,” tegasnya.
Bobby Nasution juga menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan operasi pasar. Menurutnya, diperlukan sinergi lintas sektor, termasuk optimalisasi peran BUMD pangan daerah dalam menjaga ketersediaan stok dan distribusi komoditas utama.
Pemprov Sumut menugaskan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, serta PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) untuk aktif mengelola dan menyalurkan pasokan cabai merah, bawang merah, serta beras ke berbagai wilayah.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menjelaskan bahwa selain langkah cepat, pemerintah juga tengah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir.
“BUMD pangan daerah akan kita dorong menjadi bagian dari ekosistem pangan strategis. Mereka akan bekerja sama dengan kelompok tani dan pemerintah kabupaten/kota agar pasokan tetap terjaga,” ujarnya.
“Dengan cara ini, kita ingin Sumut tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, maka harga akan lebih terkendali,” tambahnya.
Langkah-langkah pengendalian inflasi ini juga diiringi dengan peningkatan koordinasi antara TPID Provinsi, Bank Indonesia (BI), BPS, Bulog, dan Satgas Pangan. Pemprov juga akan mengintensifkan publikasi berkala melalui siaran pers dan konferensi pers, untuk menjaga komunikasi yang efektif dan transparan kepada masyarakat.
Dengan sinergi yang kuat antarinstansi, Pemprov Sumut berharap angka inflasi dapat segera turun dan stabil di bawah 3 persen, sejalan dengan target nasional. (RAP)
