ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai langkah strategis mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Program ini menjadi tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas pada 4 Maret 2025.
Kepala Dinas Sosial Sumut, Asren Nasution, menjelaskan bahwa Presiden menugaskan seluruh daerah untuk mulai membangun Sekolah Rakyat pada periode 2025–2026. “Bapak Presiden telah mengarahkan agar pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan mulai tahun ini,” ujar Asren dalam konferensi pers bertema Memutus Mata Rantai Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan, di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (13/10/2025).
Ia memaparkan, target awal mencakup 100 sekolah dengan kapasitas 1.000 siswa per sekolah. Sekolah tersebut berkonsep asrama di atas lahan seluas 5–10 hektare, mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain itu, pemerintah daerah diwajibkan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Gubernur Sumut telah menerbitkan SK Nomor 188.44/321/KPTS/2025 tentang Satgas Pembentukan Sekolah Rakyat yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut dan melibatkan seluruh OPD. Sumut kini menjadi provinsi percontohan nasional dalam pelaksanaan program ini.
“Tahun ini pembangunan Sekolah Rakyat sudah dimulai di beberapa lokasi menggunakan aset pemerintah pusat dan daerah,” jelas Asren. Ia menegaskan, sekolah ini diperuntukkan bagi anak dari keluarga miskin ekstrem, berprestasi, atau putus sekolah dengan izin orang tua.
Peserta wajib memenuhi kriteria Desil 1 dan 2, yaitu kategori masyarakat berpendapatan di bawah Rp700 ribu per kapita per bulan. “Kalau ditemukan anak putus sekolah di lingkungan sekitar, segera laporkan ke UPT Dinsos terdekat,” tegasnya.
Hingga kini, Sumut telah membangun enam Sekolah Rakyat dengan total 625 siswa dan 25 rombongan belajar. Lokasinya tersebar di Medan, Deli Serdang, Tebingtinggi, Padangsidimpuan, dan Tapanuli Selatan. Tahun 2026, pembangunan akan bertambah di lima kabupaten/kota lainnya.
Asren menegaskan, percepatan program ini menjadi upaya konkret menekan angka kemiskinan ekstrem dan meningkatkan pendidikan masyarakat berpenghasilan rendah. “Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan, melainkan investasi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan,” pungkasnya. (RAP)
