ATAPKOTA.COM, ASAHAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan terkait kerja sama pemutakhiran Data Tunggal Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN). Penandatanganan berlangsung di Ruang Kerja Rumah Dinas Bupati Asahan, disaksikan Kepala Dinas Kominfo, Sekretaris Bapperida, serta jajaran BPS Asahan.
Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem data daerah yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui kerja sama ini, Pemkab Asahan menegaskan komitmennya untuk menjadikan data sebagai fondasi utama pembangunan yang tepat sasaran dan terukur.
Kepala BPS Kabupaten Asahan Dadan Supriadi menjelaskan, penandatanganan MoU tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kolaborasi data antara BPS dan Pemkab Asahan. “BPS mendapatkan mandat untuk melakukan pendampingan pemutakhiran data DTSEN, sekaligus memastikan kualitas serta validitas data sektoral di Asahan,” ujarnya.
Dadan juga memaparkan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan pada Triwulan II Tahun 2025 mencapai 4,62%, menempatkan Asahan di posisi kelima se-Sumatera Utara. Ia turut menyampaikan Indeks Strategis Terkini Kabupaten Asahan, mencakup pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan perkembangan inflasi daerah. Menurutnya, indikator tersebut penting sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih terukur.
Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. menyampaikan apresiasi atas dukungan BPS dalam menyediakan data akurat bagi pemerintah daerah. “Kami berkomitmen menjadikan data BPS sebagai rujukan utama dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data dalam sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. “Kami ingin mempersiapkan generasi Asahan yang unggul dan berdaya saing. Karena itu, pembangunan sekolah berkualitas harus berpedoman pada data BPS,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati menandatangani Surat Dukungan Pemkab Asahan untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026, sebagai wujud dukungan terhadap agenda statistik nasional. Ia berharap kolaborasi dengan BPS dapat terus memperkuat transparansi data, mempercepat pengambilan keputusan, dan mendorong pembangunan berbasis bukti nyata. (DO)
