ATAPKOTA.COM, SUMUT – Belum genap setahun memimpin, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution berhasil merealisasikan Program Berobat Gratis (Probis) bagi masyarakat. Terobosan ini mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan, yang menilai Sumut berpotensi menjadi model provinsi dengan sistem kesehatan universal yang merata dan berkeadilan.
Bobby Nasution menepati janji kampanyenya saat Pilgubsu lalu. Ia berkomitmen mewujudkan layanan berobat gratis dalam tiga tahun masa kepemimpinannya. Namun, baru tahun pertama menjabat, program tersebut telah berjalan di berbagai kabupaten dan kota di Sumut.
Maruli Siahaan menyebut capaian itu sebagai bukti nyata kepemimpinan muda yang visioner. “Ini bukan sekadar capaian administratif, melainkan bukti bahwa kepemimpinan muda bisa bergerak cepat dan berpihak pada rakyat. Program ini menegaskan kehadiran negara di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini terkendala biaya berobat,” ujar Maruli, Doktor Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, Kamis (30/10/2025).
Sebagai legislator dari dapil Sumatera Utara, Maruli berkomitmen mengawal pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) agar berjalan efektif dan berkelanjutan. Ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami akan memperkuat pengawasan UHC, mendorong peningkatan dana kesehatan, dan memastikan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan serta BPJS berjalan baik,” tambahnya.
Terkait kebijakan Gubernur Bobby yang mewajibkan rumah sakit menyediakan 30% kamar untuk peserta Probis, Maruli menilai langkah itu progresif dan berpihak kepada rakyat kecil. Namun ia mengingatkan, pengawasan dan sinergi lintas lembaga tetap penting agar kebijakan tersebut tidak terkendala di lapangan.
“Pemprov, Dinas Kesehatan, DPRD, dan DPR RI harus bersinergi memastikan ketersediaan infrastruktur, tenaga medis, dan sistem pembiayaan yang selaras,” ujarnya.
Maruli juga mengingatkan agar tidak ada diskriminasi terhadap peserta UHC, karena hak atas pelayanan kesehatan adalah hak konstitusional warga negara. Ia mendorong tiga langkah konkret: pelatihan tenaga kesehatan yang humanis, sistem pengawasan digital yang terbuka, dan edukasi masyarakat untuk melapor jika mendapat perlakuan tidak adil.
“Kita ingin memastikan, semangat UHC bukan sekadar administrasi, tetapi nilai kemanusiaan. Semua warga berhak atas pelayanan yang bermartabat tanpa pandang status ekonomi,” tegasnya.
Maruli pun optimistis, dengan kepemimpinan Bobby Nasution yang energik dan fokus, Sumut dapat menjadi provinsi teladan dalam mewujudkan kesehatan universal yang adil dan merata. (AK1)
