ATAPKOTA.COM, JAKARTA– Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mengapresiasi langkah tegas Polri yang berhasil menindak 3.326 kasus premanisme selama Operasi Kepolisian Kewilayahan 2025. Operasi ini digelar serentak secara nasional sejak 1 Mei 2025.
Tandra menilai, upaya tersebut membuktikan komitmen negara dalam menjaga ketertiban umum dan menjawab keresahan publik.
“Polri menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat. Tindakan ini mencerminkan kehadiran negara di tengah masyarakat,” ujar Tandra, Sabtu (10/5/2025).
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sangat tepat dalam merespons maraknya aksi premanisme. Polri tidak ragu mengambil langkah cepat dan tegas.
“Kapolri menunjukkan ketegasan dan kecepatan yang dibutuhkan saat masyarakat merasa tidak aman. Premanisme harus diberantas sampai ke akar,” tegasnya.
Tandra menyoroti dampak positif dari operasi ini terhadap rasa aman warga dan iklim investasi. Ia menilai Polri berhasil meredam keresahan publik yang selama ini terabaikan.
“Dengan situasi yang lebih kondusif, masyarakat bisa beraktivitas tanpa rasa takut. Dunia usaha pun bergerak lebih dinamis,” lanjutnya.
Selain memberantas premanisme, Tandra mengapresiasi Polri atas keberhasilan mengungkap sejumlah kasus kejahatan lain. Salah satunya adalah upaya menggagalkan penyelundupan 71 kilogram sabu-sabu di Jambi pada awal Mei 2025.
Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Polri aktif menjaga keamanan nasional dan memberantas jaringan narkoba internasional.
“Penyelundupan sabu dalam jumlah besar membuktikan adanya jaringan lintas negara. Keberhasilan Polri harus diapresiasi dan didukung secara luas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti capaian Desk Pemberantasan Judi Online yang dibentuk Polri sejak 4 November 2024. Hingga kini, desk itu telah menangani 1.271 kasus judi online yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Bahkan, dalam kasus terbaru, Polri berhasil menyita dana sebesar Rp530 miliar dari ribuan rekening terkait judi online. Ini capaian luar biasa,” tambah Tandra.
Tak hanya itu, Polri juga mengungkap kasus perdagangan ilegal 494,4 ton bahan kimia berbahaya, yaitu sianida, yang diimpor dari China oleh perusahaan fiktif. Nilai kerugian dari praktik ilegal tersebut mencapai Rp59 miliar.
Tandra menyebut pengungkapan ini sebagai bukti kemampuan Polri dalam menangani kejahatan ekonomi lintas negara yang berdampak luas terhadap keselamatan publik.
“Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi perlindungan rakyat. Polri bertindak cepat dan akurat menghadapi ancaman yang membahayakan,” katanya.
Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho sebelumnya mengatakan bahwa Operasi Kepolisian Kewilayahan merupakan bentuk konkret dari komitmen Polri. Operasi ini bertujuan menindak tegas praktik premanisme yang mengganggu rasa aman masyarakat.
“Polri ingin memastikan masyarakat merasa aman dan lingkungan usaha berkembang tanpa intimidasi. Premanisme harus dihapus dari ruang publik,” ungkap Irjen Sandi.
Ia menambahkan bahwa operasi ini juga menjadi instrumen strategis dalam menciptakan situasi kondusif, terutama menjelang agenda nasional dan internasional di Indonesia.
Soedeson Tandra menutup pernyataannya dengan menyerukan dukungan luas terhadap kinerja Polri. Ia meminta masyarakat dan parlemen terus mendukung langkah-langkah konkret yang telah dilakukan jajaran kepolisian.
“Dukungan politik dan moral terhadap Polri harus dikawal. Ini bukan hanya soal keamanan, tapi juga martabat negara,” pungkasnya.(*)
