ATAPKOTA, ACEH TIMUR – Ketua Laskar Anti Korupsi (LPM) Aceh Timur, Saipul Anwar, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI segera mengaudit penggunaan dana desa untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di luar daerah, khususnya di Lombok, dengan total anggaran mencapai Rp. 7 miliar. Pada Minggu, (29/6).
Saipul menyebut bahwa kegiatan Bimtek seperti itu tidak memberikan manfaat berarti bagi perangkat desa maupun masyarakat.
“Sangat disayangkan, kegiatan Bimtek ke luar daerah seperti ke Lombok hanya menjadi ajang wisata. Tidak ada dampak nyata bagi pembangunan desa,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa program Bimtek luar daerah justru kerap mengabaikan prinsip efisiensi dan kebutuhan masyarakat desa.
“Bimtek ini rutin dilakukan tiap tahun, namun hasilnya tidak pernah dirasakan masyarakat,” lanjutnya.
Lebih jauh, Saipul meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ikut turun tangan mengaudit penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk Bimtek tersebut.
“Kami di daerah merasa diabaikan oleh pejabat dan penegak hukum. Jika ini terus dibiarkan, maka potensi penyalahgunaan anggaran akan semakin besar,” kata dia.
Menurutnya, kegiatan pelatihan seperti Bimtek seharusnya digelar di dalam daerah agar lebih hemat biaya dan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya penggunaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan warga.
“Bimtek luar daerah telah banyak dikritik oleh masyarakat. Ini sudah waktunya dievaluasi secara menyeluruh melalui audit menyeluruh dari BPK,” tutup Saipul Anwar.(*)
