ATAPKOTA.COM – Pemerintah Israel mempertimbangkan perluasan operasi militer ke wilayah lain di Jalur Gaza. Langkah ini bertujuan meningkatkan tekanan terhadap Hamas agar membebaskan para sandera Israel yang masih mereka tahan.
Pejabat senior di pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebutkan bahwa pihaknya telah berdialog dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terkait rencana ini. Namun, rencana tersebut diperkirakan akan menuai lebih banyak kecaman internasional.
Hingga kini, serangan militer Israel telah menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina, menurut data otoritas setempat. Sementara itu, pembatasan bantuan kemanusiaan yang diberlakukan Israel memicu kelaparan di Gaza, yang berpenduduk lebih dari dua juta jiwa.
“Sudah ada pemahaman bahwa Hamas tidak tertarik menyepakati gencatan senjata. Maka, Perdana Menteri mendorong pembebasan sandera melalui solusi militer,” ungkap seorang pejabat Israel, Minggu (3/8/2025) malam.
Ia menambahkan bahwa rencana ini akan dibarengi dengan distribusi bantuan kemanusiaan ke wilayah yang tidak berada di bawah kendali Hamas.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan akan memimpin rapat kabinet keamanan pekan ini. Ia berencana memberi arahan kepada Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk mencapai tiga tujuan perang: menghancurkan Hamas, membebaskan seluruh sandera, dan memastikan Gaza tidak lagi mengancam Israel.
Sebelumnya, negosiasi mengenai gencatan senjata selama 60 hari gagal. Israel dan AS menarik delegasi mereka dari Doha dan menuding Hamas memperbesar tuntutan, termasuk soal penarikan pasukan Israel dan pembebasan tahanan Palestina.
Hamas tetap bersikeras agar kesepakatan mencakup penghentian total perang—syarat yang ditolak oleh Netanyahu.
Sejak perundingan kandas, Israel membahas ekspansi militer ke Kota Gaza dan wilayah tengah, tempat sebagian besar warga Palestina telah diusir secara paksa.
Saat ini, militer Israel telah menguasai sekitar 75 persen wilayah Gaza. Namun, wilayah-wilayah tersebut sebagian besar telah hancur. Jika Israel memperluas serangan ke wilayah yang tersisa, diperkirakan korban sipil akan meningkat dan memicu gelombang pengungsian baru.
Seorang pejabat Israel lainnya mengungkapkan bahwa belum ada keputusan resmi terkait perluasan operasi. Namun, pernyataan publik bertujuan memberi tekanan kepada Hamas untuk kembali ke meja perundingan.
Israel dan Amerika Serikat kini mendorong kesepakatan menyeluruh yang mencakup pemulangan semua sandera dan perlucutan senjata Hamas. Utusan khusus AS, Steve Witkoff, menyatakan bahwa kini tidak ada lagi opsi “sementara”.
“Kami ingin kesepakatan total: semua sandera dibebaskan atau tidak sama sekali,” ujar Witkoff saat bertemu keluarga sandera di Israel, pekan lalu.
Menurutnya, sekitar 50 sandera masih berada di Gaza. Namun, hanya 20 yang diyakini masih hidup. Dalam rekaman yang bocor ke media, Witkoff mengklaim bahwa Hamas bersedia melucuti senjata sebagai bagian dari kesepakatan. Hamas segera membantah klaim itu.
Minggu lalu, Hamas dan kelompok Jihad Islam Palestina merilis video yang memperlihatkan dua sandera Israel—Evyatar David dan Rom Braslavski—dalam kondisi sangat lemah di dalam terowongan Gaza.
Netanyahu menyebut video tersebut sebagai “mengerikan” dan membandingkan perlakuan Hamas dengan tindakan Nazi terhadap orang Yahudi selama Holocaust.
“Video itu menunjukkan bahwa Hamas ingin melemahkan semangat kita. Tapi kita tidak akan mundur,” tegas Netanyahu dalam pidatonya, Minggu malam.
Sementara itu, Hamas membela diri dengan menyatakan bahwa para sandera “makan makanan yang sama seperti para pejuang mereka”, dan menyisipkan gambar anak-anak Gaza yang kelaparan dalam video tersebut.
Hamas menculik sekitar 250 orang dalam serangan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan 1.200 orang, menurut data otoritas Israel.
Keluarga sandera mendesak pemerintah agar menyetujui kesepakatan yang mengembalikan semua sandera dan mengakhiri perang.
“Kami sangat khawatir. Perluasan operasi militer bisa membunuh sandera kami,” demikian pernyataan mereka. (AP/AP)
