Saksi Ahli Bongkar Status SKT dalam Sidang PT Paradisa Nusantara, Ini Penjelasannya!

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 7 Agustus 2025 - 02:23 WIB

40653 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Persidangan perkara sengketa lahan yang melibatkan PT Paradisa Nusantara kembali digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu, Rabu (6/8/2024).

Persidangan perkara sengketa lahan yang melibatkan PT Paradisa Nusantara kembali digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu, Rabu (6/8/2024).

ATAPKOTA.COM, BENGKULU – Persidangan perkara sengketa lahan yang melibatkan PT Paradisa Nusantara kembali digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu, Rabu (6/8/2024).

Dalam persidangan ini, saksi ahli hukum agraria Ahmad Wali, S.H., M.H. dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai status hukum Surat Keterangan Tanah (SKT) dalam perspektif Hukum Administrasi Negara Indonesia.

Kuasa hukum PT Paradisa Nusantara, R. Dini Hasanah, S.H., menyatakan puas dengan keterangan saksi ahli tersebut.

“Kami cukup puas karena ilmu pengetahuan tidak bisa dipungkiri. Ilmu adalah dasar kehidupan dan membuka tabir kebenaran dalam perkara agar menjadi terang benderang,” ujar Dini usai sidang.

Dini juga menegaskan bahwa kepala desa tidak boleh sembarangan menerbitkan SKT.

“Ada mekanisme yang harus ditaati, seperti musyawarah, berita acara, dan pemeriksaan lokasi,” tambahnya.

Ahmad Wali dalam keterangannya menjelaskan, SKT adalah produk hukum administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat desa atau kelurahan. Dokumen ini berfungsi sebagai pengakuan administratif awal terhadap penguasaan atau pemanfaatan tanah.

“SKT bukan alat bukti hak mutlak atas tanah. Ini adalah dokumen administratif yang bersifat deklaratif, bukan konstitutif,” tegas Ahmad.

Menurutnya, SKT hanya menjadi dasar awal hubungan hukum yang diketahui dan diterbitkan oleh kepala desa. Namun, kepala desa juga memiliki kewenangan untuk membatalkan SKT bila ditemukan adanya keterangan palsu atau salah.

“Dan pembatalan itu sah secara hukum,” lanjutnya.

Ahmad juga menambahkan bahwa SKT bukan bukti hak atas tanah secara yuridis seperti sertifikat, namun bisa menjadi dasar pengajuan hak ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ia menegaskan, meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tidak menyebut istilah “Surat Keterangan Tanah” secara eksplisit, kewenangan administratif kepala desa dalam mengeluarkan surat-surat keterangan tetap sah.

“Kewenangan itu diperkuat oleh Permendagri, peraturan BPN, dan peraturan desa setempat,” pungkas Ahmad Wali.

Wartawan : Andrew/kr

Editor : Redaksi atapkota.com

Berita Terkait

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
Rakernis Reserse Polda Sumut 2026, Kapolda Ingatkan Kasat Reskrim soal Amanah Jabatan
Ladang Ganja Seluas 5 Hektare Terbongkar di Madina, 149.980 Batang Dimusnahkan
Operasi Patuh Toba 2026: Polda Sumut Catat 14.237 Teguran dan 1.578 Penindakan Tilang
Dugaan Perambahan Hutan Hatonduhan, Warga Kampung Rondang Hentikan Alat Berat
Samuel Silaen Ungkap Perannya Hanya Survei Harga Komputer

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru