ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan sejumlah langkah strategis guna mengendalikan inflasi sekaligus mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
“Pertama, pemerintah kabupaten/kota diminta fokus pada komoditas utama penyumbang inflasi. Seluruh pihak harus memperkuat ketersediaan dan stabilitas harga, terutama beras, cabai merah, dan bawang merah, melalui percepatan penyaluran SPHP, intensifikasi gerakan pangan murah, serta memperluas toko pantau inflasi,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat memimpin rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (29/8/2025).
Langkah kedua, kata Surya, adalah penguatan kolaborasi hulu-hilir dengan melibatkan pemerintah daerah, BI, Bulog, BUMD, serta instansi terkait. Fokusnya antara lain kerja sama antar-daerah (KAD), hilirisasi hasil panen, dan peran BUMD pangan sebagai offtaker untuk meredam gejolak harga.
Ketiga, Pemprov mendorong penguatan integrasi data pangan melalui sistem teknologi informasi. Pilot project penerapan sistem monitoring harga dan stok pangan akan dijalankan di Medan, Tebingtinggi, Deliserdang, Karo, dan Langkat.
Keempat, percepatan ETPD dilakukan dengan optimalisasi penerimaan daerah secara non-tunai. Pemerintah kabupaten/kota diminta memperluas kanal pembayaran digital (QRIS, e-commerce, mobile banking) untuk pajak dan retribusi.
“Kelima, penguatan infrastruktur regulasi digitalisasi. Pemda bersama Bank Sumut memastikan ketersediaan infrastruktur non-tunai dan mempercepat penyusunan regulasi daerah untuk mendukung penggunaan Kartu Kredit Indonesia,” ujar Surya.
Selain itu, literasi dan sosialisasi ETPD juga akan ditingkatkan bagi OPD, wajib pajak, dan pelaku usaha.
Pemprov Sumut telah melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi, mulai dari penanaman jagung, panen raya serentak, operasi pasar sebanyak 35 kali, hingga gerakan pasar murah di berbagai daerah.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Iman Gunadi, menilai inflasi di Sumut masih dipengaruhi harga pangan. Ia menekankan pentingnya pembentukan ekosistem hulu-hilir komoditas pangan.
“Pasokan beras belum stabil, neraca pangan dipengaruhi perdagangan antar-daerah, dan ekosistem pangan belum terbentuk. Pembentukan ekosistem ini perlu segera didorong,” kata Iman.
Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Chairil Mukmin Tambunan, Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Tambunan, serta Kepala Perwakilan BI Sumut Rudy Hutabarat.
