ATAPKOTA.COM, NAGEKEO – Pemerintah mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai dari ruas jalan dan jembatan hingga sarana penyediaan air minum. Upaya tersebut dilakukan sejak hari pertama bencana untuk menjaga konektivitas antardaerah sekaligus memastikan distribusi bantuan dan kebutuhan dasar masyarakat tetap berjalan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan perkembangan tersebut dalam rapat penanganan bencana yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Posko Penanganan Gempa Bumi, Batalyon Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu (26/8/2026).
Menurut Dody, Kementerian PU langsung melakukan penanganan terhadap ruas jalan nasional yang terdampak sejak hari pertama bencana. Langkah tersebut dilakukan berdasarkan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Mulai hari pertama, hari Sabtu itu, sesuai dengan bimbingan Pak Kepala BNPB, kami buka semua jalan nasional, Pak,” ujar Dody dalam rapat tersebut.
Dody kemudian melaporkan bahwa seluruh jalan dan jembatan nasional yang sebelumnya terdampak longsor telah kembali berfungsi. Pemulihan tersebut menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga mobilitas masyarakat dan memperlancar pengiriman bantuan ke sejumlah wilayah terdampak.
“Alhamdulillah, hal yang kedua itu, semua jalan nasional dan jembatan nasional sudah berfungsi normal, Pak,” katanya.
Meski sejumlah ruas jalan telah kembali digunakan, pemerintah masih menghadapi risiko longsor akibat aktivitas gempa susulan.
Dody mengatakan Kementerian PU telah memetakan sejumlah lokasi yang memiliki potensi longsor. Pemerintah menempatkan alat berat, termasuk ekskavator, di titik-titik tertentu untuk mempercepat penanganan apabila material longsor kembali menutup akses jalan.
“Karena getaran masih terus terjadi, disampaikan oleh Kepala BNPB, ada 143. Jadi titik-titik yang selama ini kita tandai sebagai titik rawan longsor, kita tetap tempatkan ekskavator. Sehingga begitu ada longsor, kita langsung membersihkannya,” jelas Dody.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemulihan akses jalan belum sepenuhnya menghilangkan risiko gangguan konektivitas. Aktivitas gempa susulan dan potensi longsor tetap menjadi faktor yang harus diantisipasi pemerintah selama proses penanganan bencana berlangsung.
Selain jalan, pemerintah juga memprioritaskan pemulihan fungsi jembatan yang terdampak. Infrastruktur tersebut menjadi jalur penting untuk mendukung distribusi kebutuhan masyarakat, termasuk bahan bakar minyak (BBM).
Dody menjelaskan bahwa pada hari kedua setelah bencana, jembatan yang sebelumnya terdampak sudah dapat digunakan secara terbatas. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi jembatan belum sepenuhnya kembali seperti sebelum bencana.
“Hari kedua, alhamdulillah, jembatan sudah bisa fungsional, Pak. Memang harus lewat satu per satu. Karena jembatannya sampai detik ini pun masih belum terlalu fungsional,” ujar Dody.
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan pengujian terhadap kemampuan jembatan tersebut. Dalam pengujian itu, kendaraan pengangkut BBM dengan muatan hingga 20 ton disebut masih dapat melintas.
“Kita sudah tes, sampai dengan BBM 20 ton, alhamdulillah masih bisa. Jembatan ini sudah tidak goyang lagi, Pak,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa jembatan telah dapat digunakan dalam kondisi tertentu. Namun, perlu ada penjelasan teknis mengenai status kelayakan jembatan, batas beban yang diperbolehkan, serta apakah penggunaannya sudah mendapatkan hasil pemeriksaan teknis dari instansi berwenang.
Pemulihan infrastruktur tidak hanya menyasar jalan dan jembatan. Pemerintah juga memasukkan sarana penyediaan air minum sebagai kebutuhan mendasar yang harus segera dipulihkan.
Dody mengatakan Kementerian PU telah melakukan verifikasi terhadap kondisi infrastruktur penyediaan air minum dan menyiapkan perbaikan secara bertahap.
“Di samping jalan yang memang sudah lama kita preservasi, juga kebutuhan mendasar air akan kita utamakan, Pak. Sesuai dengan arahan Bapak, bahwa di mana pun masyarakat kita, tidak boleh satu pekerjaan kita tinggalkan,” tutur Dody.
Pemulihan akses air bersih menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama warga yang masih berada di lokasi pengungsian.
Di sisi lain, pemerintah masih perlu memastikan bahwa infrastruktur yang telah dinyatakan berfungsi benar-benar aman digunakan masyarakat. Pemeriksaan teknis terhadap jalan, jembatan, fasilitas air minum, serta infrastruktur publik lainnya menjadi bagian penting sebelum fasilitas tersebut digunakan secara penuh.
Pemulihan infrastruktur di NTT dengan demikian tidak hanya menyangkut membuka kembali akses yang terputus. Pemerintah juga menghadapi tantangan untuk memastikan infrastruktur tersebut tetap aman dan mampu menopang mobilitas masyarakat serta distribusi bantuan selama aktivitas gempa susulan masih berlangsung.(RE/red)
