ATAPKOTA.COM, NAGEKEO – Pemerintah memperkuat mitigasi bencana gempa bumi dan kesiapsiagaan tsunami di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam rapat penanganan bencana yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Nagekeo, Rabu (26/8/2026), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani melaporkan perkembangan sistem peringatan dini tsunami setelah gempa mengguncang wilayah tersebut.
Teuku Faisal mengatakan BMKG mengaktifkan sistem pemantauan dan penyebaran informasi peringatan dini segera setelah gempa terjadi. Menurut dia, BMKG memiliki target menyampaikan informasi potensi tsunami dalam waktu kurang dari tiga menit.
Dalam pemaparannya kepada Presiden Prabowo, Teuku Faisal menyebut BMKG menyampaikan informasi peringatan melalui berbagai kanal dalam waktu 2 menit 16 detik setelah gempa.
“Ketika terjadi gempa, maka kurang dari tiga menit kita harus menginformasikan dan menyampaikan potensi tsunami akan terjadi di mana. Jadi tepat 2 menit 16 detik, BMKG mengumumkan ke semua kanal, semua media, sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan penyelamatan sebelum tsunami terjadi,” ujar Teuku Faisal.
Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG juga melaporkan adanya tsunami di sejumlah wilayah bagian utara Pulau Flores dengan ketinggian gelombang hingga 2,5 meter.
Teuku Faisal kemudian membandingkan penanganan gempa dan tsunami saat ini dengan peristiwa gempa Flores pada 1992. Ia menyebut gempa berkekuatan magnitudo 7,8 pada saat itu menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, terutama akibat tsunami.
Menurut Teuku Faisal, perkembangan teknologi pemantauan kegempaan saat ini memberikan kemampuan yang lebih cepat kepada BMKG dalam menyampaikan peringatan kepada masyarakat.
Ia menyebut BMKG kini memiliki sekitar 2.000 alat operasional utama berupa sensor kegempaan, dengan 175 perangkat berada di wilayah NTT.
“Jadi karena kita sekarang memiliki 2.000 aloptama (alat operasional utama) sensor terkait kegempaan, di mana 175 ada di provinsi ini, itu membuat kita dapat memberikan warning yang baik pada masyarakat,” katanya.
Namun, efektivitas sistem peringatan dini tidak hanya bergantung pada kecepatan informasi yang dikeluarkan. Masyarakat juga membutuhkan pemahaman mengenai arti peringatan, jalur evakuasi, lokasi aman, serta tindakan yang harus dilakukan ketika peringatan tsunami dikeluarkan.
Selain memantau aktivitas kegempaan, BMKG bersama pemerintah daerah juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menghadapi kekhawatiran terhadap gempa susulan dan kemungkinan tsunami.
Teuku Faisal mengungkapkan kekhawatiran warga sempat cukup tinggi setelah gempa. Bahkan, menurut dia, sejumlah petugas BMKG diminta tetap berada di posko untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Ia menjelaskan sebagian warga mulai kembali ke rumah setelah memperoleh pemahaman mengenai kondisi bangunan dan risiko gempa susulan. Namun, kepulangan tersebut tetap harus mempertimbangkan kondisi bangunan agar tidak membahayakan keselamatan penghuni.
“Masyarakat khawatir sekali sampai staf BMKG ditahan di posko-posko agar mereka merasa nyaman, tenang, takut ada gempa susulan dan sebagainya. Nah, sekarang sudah mulai kembali ke rumah,” ujar Teuku Faisal.
Menurut dia, rumah yang mengalami kerusakan ringan dan dinilai tidak membahayakan dapat kembali digunakan. Sementara itu, masyarakat tetap diarahkan untuk memahami kondisi kegempaan dan mengambil langkah keselamatan sesuai informasi resmi.
Penguatan sistem peringatan dini menjadi salah satu bagian penting dalam mitigasi bencana di wilayah rawan gempa dan tsunami. Kecepatan penyampaian informasi harus diikuti kesiapan masyarakat, pemerintah daerah, fasilitas evakuasi, serta jalur komunikasi agar peringatan dapat benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan penyelamatan.
Dengan kondisi Pulau Flores yang memiliki aktivitas kegempaan tinggi, kesiapsiagaan tidak hanya dibutuhkan saat bencana terjadi. Edukasi masyarakat, pemeliharaan sensor, keandalan sistem komunikasi, pemetaan wilayah rawan, dan latihan evakuasi perlu berjalan secara berkelanjutan.(RE/red)
