ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan pembentukan organisasi pengelola Bus Rapid Transit (BRT) rampung pada akhir 2026. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menyebut penguatan transportasi massal menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Bobby menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni bersama jajaran Jasa Raharja di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (31/8/2026).
Menurut Bobby, pemerintah daerah perlu mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum sebagai salah satu moda utama mobilitas. Ia menilai kualitas pelayanan publik juga dapat dilihat dari kemampuan pemerintah menyediakan transportasi massal yang dapat diandalkan.
“Karena komitmen kita memberikan pelayanan yang utama, Pemprov sangat mendukung BRT,” ujar Bobby.
Pengembangan BRT menjadi salah satu program transportasi massal yang dijalankan Pemprov Sumut. Bobby sebelumnya meresmikan layanan BRT Mebidang yang menghubungkan sejumlah kawasan, termasuk rute Medan–Binjai dan Medan–Lubukpakam.
Dalam materi yang disampaikan Pemprov Sumut, layanan tersebut masih dapat digunakan masyarakat tanpa tarif.
Namun, keberlanjutan layanan gratis tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam materi, termasuk sampai kapan kebijakan tanpa tarif diberlakukan serta bagaimana skema pembiayaan operasional BRT setelah kebijakan tersebut berakhir.
Bobby mengatakan Pemprov Sumut saat ini menyiapkan organisasi yang akan mengelola layanan transportasi massal tersebut.
“Administrasi organisasinya kami targetkan selesai pada akhir 2026,” katanya.
Pembentukan organisasi pengelola menjadi salah satu tahapan penting karena keberlanjutan layanan BRT tidak hanya bergantung pada pembangunan sarana transportasi, tetapi juga pada kelembagaan, pembiayaan, pengoperasian armada, pemeliharaan, serta kualitas pelayanan kepada penumpang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menyatakan dukungan terhadap pengembangan Sumatera Utara.
Fatoni berharap pembangunan di Sumut terus berkembang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.
“Makanya kita support dan kita perjuangkan betul Sumut ini. Sumut akan terus bisa jauh lebih maju, lebih berkembang, masyarakatnya sejahtera, dan punya kontribusi besar bagi nasional,” ujar Fatoni.
Sementara itu, Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan mengatakan pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Pemprov Sumut. Kerja sama tersebut antara lain berkaitan dengan upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi dalam hal tersebut,” kata Aan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumut Sutan Tolang Lubis, dan Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan.
Dengan target pembentukan organisasi pengelola pada akhir 2026, tahap berikutnya menjadi penting untuk melihat bagaimana Pemprov Sumut memastikan BRT Mebidang dapat beroperasi secara berkelanjutan, termasuk dari sisi pembiayaan, cakupan layanan, jumlah pengguna, dan kualitas pelayanan.(AP/red)
