ATAPKOTA.COM, SUMUT – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara Surya bersama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong mengikuti rapat koordinasi (Rakor) penanganan inflasi, kemiskinan, serta situasi pascademonstrasi. Rapat ini dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara hybrid, yakni melalui Zoom dan tatap muka di ruang Sumut Smart Province, lantai 6, Senin (8/9/2025).
Usai Rakor, Wagub Sumut Surya menegaskan agar seluruh jajaran segera berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait. Ia menekankan pentingnya langkah cepat untuk menanggulangi kemiskinan dan menjaga stabilitas harga pangan di Sumut.
“Salah satu komoditas yang harus menjadi perhatian adalah harga cabai merah dan beras. Segera koordinasikan dengan kabupaten/kota agar distribusi beras dan pasokan kebutuhan pokok terjamin hingga ke masyarakat,” tegas Surya.
Sebelumnya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian melaporkan kondisi unjuk rasa yang terjadi sejak 25 Agustus hingga 7 September 2025. Menurutnya, aksi mahasiswa dan masyarakat tercatat sebanyak 228 kali di 35 provinsi, kabupaten, dan kota.
“Sekarang situasi sudah melandai. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah melakukan sejumlah langkah penanganan, termasuk rekonsiliasi, rehabilitasi, serta rekonstruksi,” jelas Tito.
Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya kolaborasi. Ia menyebut target penurunan kemiskinan ekstrem harus mencapai 0,86% per tahun agar angka kemiskinan turun menjadi 5% pada 2029.
“Jumlah penduduk miskin tahun 2025 tercatat 23,85 juta orang. Sedangkan penduduk miskin ekstrem mencapai 2,38 juta orang. Karena itu, strategi penanggulangan harus tepat dan terukur,” ujar Muhaimin.
Pemerintah pusat telah menyusun strategi, mulai dari pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan sosial tepat sasaran, hingga penciptaan peluang usaha. Selain itu, upaya penurunan kantong kemiskinan dilakukan dengan memperbaiki rumah tidak layak huni, membangun infrastruktur dasar, serta memperkuat pemberdayaan berbasis kawasan.
“Hampir seluruh provinsi menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan ekstrem,” tambahnya.
Rakor ini juga dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), para kepala daerah se-Indonesia, serta jajaran kementerian dan pimpinan perangkat daerah. (And/red)
