ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – DPRD Kota Pematangsiantar menggelar Rapat Paripurna XI Tahun Anggaran 2025 dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (24/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Golkar melontarkan kritik keras terhadap kinerja Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi. Kritik itu dibacakan langsung oleh anggota Fraksi Golkar, Sri Rahmawati, saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya.
Sri menilai wali kota tidak menunjukkan respons nyata terhadap persoalan mendesak di kota. Salah satu isu yang ia soroti ialah nasib pedagang Pasar Horas di Gedung IV yang terbakar sejak setahun lalu.
“Sudah satu tahun pedagang menunggu kepastian, tetapi wali kota belum mengambil langkah nyata. Kami menilai beliau tidak memberikan perhatian serius,” tegas Sri.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyinggung kondisi kesehatan Wali Kota Wesly Silalahi. Menurut Sri, fisik wali kota terlihat kurang fit sehingga berdampak pada lemahnya pengambilan keputusan maupun respon cepat atas aspirasi masyarakat.
“Kami melihat bapak wali kota kurang sehat dan belum siap memimpin tata kelola pemerintahan. Hal ini membuat beliau tidak mampu mengambil keputusan secara cepat,” tambahnya.
Fraksi Golkar juga mengkritik jawaban wali kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang dianggap normatif. Menurut Sri, pernyataan wali kota hanya berisi janji tanpa langkah konkret.
“Dalam nota jawaban wali kota, hanya terdengar kalimat ‘kami akan’, tanpa ada tindakan nyata,” ujarnya.
Atas dasar itu, Fraksi Golkar menyarankan agar Wali Kota Wesly Silalahi mengambil cuti tiga bulan. Langkah itu dinilai penting untuk memulihkan kesehatan sekaligus memperdalam pemahaman tentang tata kelola pemerintahan.
“Demi kebaikan Kota Pematangsiantar, sebaiknya wali kota mengambil cuti tiga bulan dan mendelegasikan sementara wewenangnya kepada wakil wali kota. Dengan begitu, pelayanan publik tetap berjalan optimal,” jelas Sri.
Rapat Paripurna XI ini menjadi forum penting bagi setiap fraksi untuk memberikan catatan terhadap jalannya pemerintahan. Kritik tajam Fraksi Golkar dipandang sebagai dinamika politik yang menambah sorotan publik menjelang pembahasan akhir Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2025. (Larsen/red)
