ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan dukungan terhadap program swasembada pangan di Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menekankan pentingnya presisi dalam pengukuran tanah hasil pelepasan kawasan hutan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sosial di masa depan.
“Berdasarkan surat Menteri Kehutanan, kawasan hutan yang dilepas mencapai 451.000 hektare. Pengukuran harus presisi agar tidak memunculkan masalah,” ujar Nusron dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional Wilayah Wanam Papua Selatan, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Nusron menjelaskan bahwa dari total 451.000 hektare, seluas 266.000 hektare berada di Wanam. Namun, hanya 263.984 hektare yang disetujui karena sebagian lahan berupa sungai dan rawa.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pemerintah mempercepat pembangunan kawasan swasembada pangan dengan tata kelola yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. “Mulai dari penataan tata ruang, pengaturan Hak Guna Usaha, hingga kelengkapan administrasi disiapkan agar kawasan ini berlandaskan prinsip pemberdayaan, kearifan, dan keberlanjutan,” katanya.
Zulkifli Hasan menambahkan bahwa kawasan Wanam diharapkan tidak hanya memproduksi beras. “Di sini juga akan dikembangkan tebu dan singkong untuk etanol, serta sawit untuk B-50. Jadi, kawasan ini bukan hanya menopang pangan, tetapi juga energi,” jelasnya.
Rakortas ini dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Pekerjaan Umum, Kehutanan, Pertahanan, dan BUMN. Menteri Nusron hadir bersama Dirjen Tata Ruang, Suyus Windayana; Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Pertanahan (PHPT), Asnaedi; serta Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya.
Pertemuan tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah pusat untuk menjadikan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional sekaligus pusat energi berbasis hasil pertanian. (Edo)
