ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (DPP FABEM) melakukan silaturahmi kebangsaan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, di Jakarta, Selasa (28/10/2025). Pertemuan itu menjadi ajang dialog terbuka untuk menyuarakan pembebasan tahanan politik dan narapidana politik di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, DPP FABEM menegaskan bahwa hukum harus menjadi alat keadilan, bukan instrumen politik kekuasaan. Mereka menilai, penegakan hukum yang adil menjadi fondasi penting dalam memperkuat demokrasi dan menjaga marwah konstitusi.
“Sudah saatnya bangsa ini bersatu, saling menggenggam tangan, dan menatap masa depan bersama demi Indonesia yang adil dan bermartabat,” ujar Zainuddin Arsyad, Ketua Umum DPP FABEM.
Selain itu, DPP FABEM mendorong pemerintah memberikan abolisi, amnesti, dan rehabilitasi bagi tahanan serta narapidana politik. Langkah ini, menurut FABEM, menjadi jalan menuju rekonsiliasi nasional demi menghapus dendam politik masa lalu dan memperkokoh persatuan bangsa menghadapi tantangan geopolitik global.
Menanggapi aspirasi tersebut, Prof. Yusril Ihza Mahendra menyambut baik gagasan DPP FABEM. Ia menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil pertemuan itu kepada Presiden Republik Indonesia.
Selain isu rekonsiliasi, DPP FABEM menegaskan komitmennya memperkuat gerakan nasional melawan korupsi, sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Menjelang Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2025, FABEM menilai Indonesia perlu menunjukkan komitmen nyata terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Menurut mereka, pembebasan tahanan politik menjadi langkah konkret untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan negara pelanggar HAM.
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan FABEM, antara lain Hatta Taliwang (Pembina), Dr. Aminuddin (Dewan Tinggi), Zainuddin Arsyad (Ketua Umum), Combyan Lombongbitung (Ketua FABEM Sulawesi Utara), dan Sena Indra Jaelani (Perwakilan BEM Pesantren).
DPP FABEM berharap pertemuan ini menjadi awal baru bagi iklim politik yang adil, sehat, dan rekonsiliatif, serta memperkuat semangat kebangsaan dalam menghadapi dinamika global. (AK1)
