ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Sebanyak 20 pejabat eselon II Pemerintah Kota Pematangsiantar resmi dilantik pada Rabu, (19/11/2025), dalam acara yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor Wali Kota. Pelantikan dipimpin Sekretaris Daerah Junaedi Antonius Sitanggang, mewakili Wali Kota Pematangsiantar.
Dalam sambutannya, Sekda Junaedi menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia meminta seluruh pejabat memberikan pengabdian terbaik untuk kemajuan Kota Pematangsiantar dan peningkatan pelayanan publik.
Pelantikan ini menjadi bagian dari rotasi dan mutasi pejabat eselon II di berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Sejumlah pejabat menempati jabatan baru, sementara beberapa tetap melanjutkan tugas sebelumnya.
Pejabat yang Mengisi Jabatan Baru :
- Daniel H. Siregar – Kepala Dinas Perhubungan
- Dedi Tunasto Setiawan – Asisten Administrasi Umum Setda
- M. Hamdani Lubis – Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan
- M. Hammam Sholeh – Kepala DPMPTSP
- Agustina Bulan Lasma Sihombing – Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dedi Idris Harahap – Kepala BPBD
- Hamzah Fanshuri Damanik – Kepala Dinas Pariwisata
- Christina Risfani Sidauruk – Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
- Robert Sitanggang – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Robert Samosir – Kepala Dinas Tenaga Kerja
- drg. Irma Suryani – Direktur RSUD dr. Djasamen Saragih
- dr. Aulia Sukri Sambas – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
- Hasudungan Hutajulu – Kepala Satpol PP
- Sofie Megawary Saragih – Kepala Bappeda
- Arri Suaswandhy Sembiring – Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Pejabat yang Tetap Menjabat :
- Sofian Purba – Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- Johannes Sihombing – Kadis Komunikasi dan Informatika
- Legianto Pardamean Manurung – Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian
- Herbert Aruan – Kadis Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
- Timbul H. Simanjuntak – Kepala BKPSDM
Dengan pelantikan ini, Pemko Pematangsiantar berharap peningkatan kinerja birokrasi, percepatan layanan publik, dan optimalisasi program pembangunan di seluruh OPD. (Larsen/red)
