ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Persoalan izin operasional tempat hiburan malam di Kota Pematangsiantar kembali memunculkan kritik dari kelompok masyarakat. Hingga kini, polemik tersebut masih berjalan tanpa kejelasan, sehingga publik menilai Pemerintah Kota Pematangsiantar bergerak di tempat dalam menindak usaha yang tidak memiliki izin resmi. (23/11/2025)
Karena itu, Kolaborasi Anak Muda Sumut Millennial (KAM Sumut Millennial) menyampaikan ujian kinerja kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pematangsiantar, M. Hamam Soleh. Ujian tersebut berupa dorongan agar dinas segera mengecek seluruh izin operasional tempat hiburan malam dan, selanjutnya, bertindak tegas jika ditemukan pelanggaran.
Sebelumnya, KAM Sumut Millennial pernah meminta klarifikasi kepada mantan Kepala DPMPTSP, Sofie Saragih. Namun, menurut kelompok ini, penindakan pada periode tersebut dianggap tidak menghasilkan perubahan signifikan.
Ketua Penggerak KAM Sumut Millennial, Try Aditya, menyampaikan kritik tersebut saat ditemui di Warkop Kupie Aceh, Medan. Ia menegaskan supaya Kadis DPMPTSP yang baru bekerja lebih responsif terhadap keluhan masyarakat.
“Kami memberikan ujian ini kepada Bapak M. Hamam Soleh agar memeriksa detail dan menindak tegas seluruh tempat hiburan malam di Pematangsiantar yang tidak memiliki izin. Jangan hanya menerima gaji negara, tetapi diam terhadap keluhan masyarakat,” ujarnya.
Aditya menambahkan bahwa pihaknya sudah menunggu gebrakan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Namun, menurutnya, hingga kini tidak terlihat langkah tegas dari wali kota.
“Jika Kadis DPMPTSP tidak menunjukkan langkah jelas, kami menilai beliau layak dinonjobkan. Selain itu, kami menilai wali kota bersikap pasif terhadap persoalan ini,” lanjutnya.
KAM Sumut Millennial juga mengungkapkan data izin usaha yang mereka ketahui. Menurut mereka, tempat seperti Davinci Karaoke dan Koin Bar tercatat memiliki izin, meskipun tetap perlu evaluasi ulang. Sementara itu, sejumlah tempat lain seperti New Evo Star, Nice Pool and Bar, dan Studio 21 dinilai masih belum jelas status izinnya.
Kelompok tersebut mempertanyakan pula aliran pajak hiburan dari tempat yang mereka sebut tidak memiliki izin resmi. Mereka meminta pemerintah memastikan transparansi penerimaan pajak hiburan malam. (Drill)
