ATAPKOTA.COM, ASAHAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong desa-desa di wilayahnya berinovasi melalui skema kompetisi pembangunan yang direncanakan mulai berjalan pada 2027. Gagasan tersebut disampaikan saat menghadiri Pengukuhan Pengurus DPD dan DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Sumatera Utara serta kegiatan Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Diponegoro Nomor 30, Kota Medan, pada Sabtu, 14 Februari 2026.
Bobby mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membuka kompetisi konsep pembangunan desa setelah Lebaran tahun ini. Desa dengan rancangan pembangunan paling berdampak dan berkelanjutan akan memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi.
“Kami akan buka kompetisinya tahun ini. Desa dengan konsep terbaik akan diberikan bantuan dana. Saya minta anggarannya tidak kecil, kalau bisa minimal Rp10 miliar, bahkan sampai Rp50 miliar untuk pemenang,” ujarnya.
Menurut Bobby, pendekatan kompetisi diharapkan memacu kreativitas dan mempercepat perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Ia juga mendorong kepala desa memanfaatkan media sosial sebagai sumber referensi pembangunan, bukan sekadar hiburan.
“Ajak kepala desa melihat contoh arsitektur dan penataan kawasan yang baik. Harus ada ide murni dari desa untuk membangun wilayahnya sendiri,” katanya.
Bobby turut mengusulkan agar pemerintah kabupaten/kota menerbitkan aturan desa yang mendorong penataan lingkungan lebih tertib dan estetis, disertai dukungan pembiayaan. Ia mencontohkan pemberian insentif pajak bagi warga yang patuh terhadap aturan penataan lingkungan.
Dalam forum yang sama, Ketua Umum DPP Abpednas, Indra Utama, menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang bekerja sama dengan Kejaksaan RI. Program tersebut ditujukan untuk mencegah penyimpangan anggaran dan meningkatkan pemahaman hukum aparatur desa.
“Ini ruang pembelajaran hukum agar tidak terjadi konflik pembangunan akibat ketidaktahuan regulasi,” kata Indra.
Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri, Anwar Harun Damanik, menyebutkan Sumatera Utara memiliki 5.417 desa dengan tantangan utama pada pemerataan pembangunan. Ia menjelaskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memperkuat posisi desa dari sisi regulasi, kelembagaan, dan anggaran.
Menurut Anwar, pengawasan dana desa kini dilakukan melalui sistem digital terintegrasi yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan Kejaksaan RI untuk meningkatkan transparansi.
Dukungan juga datang dari Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si., yang menyatakan pemerintah kabupaten siap memperkuat pembinaan dan pendampingan desa, terutama dalam perencanaan program dan pengelolaan keuangan.
Pada kesempatan tersebut, pengurus DPD Abpednas Sumut yang dikukuhkan antara lain Ketua Abdul Khair, Sekretaris Ahmad Wahyudi, dan Bendahara Agus Salim. Acara turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Harli Siregar, serta sejumlah kepala daerah se-Sumatera Utara.
Skema kompetisi yang digagas pemerintah provinsi menjadi salah satu model intervensi berbasis insentif, dengan harapan desa tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga mampu menghasilkan inovasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (AP)
