ATAPKOTA.COM, WASHINGTON, DC — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintahannya memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui stabilitas fiskal, kepastian hukum, dan reformasi sumber daya manusia (SDM). Pernyataan itu disampaikan dalam Gala Iftar Dinner Business Summit di U.S. Chamber of Commerce, Rabu, 18 Februari 2026.
Di hadapan pelaku usaha Amerika Serikat, Presiden menekankan rekam jejak fiskal Indonesia yang disebutnya kredibel dan konsisten.
“Kami tidak pernah gagal bayar, sekali pun dalam sejarah kami. Pemerintah berikutnya selalu menghormati utang pemerintah sebelumnya,” ujar Presiden.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi narasi stabilitas makroekonomi yang selama ini menjadi modal diplomasi ekonomi Indonesia. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia memang menjaga rasio utang dalam batas aman sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, bahkan saat tekanan pandemi 2020–2022 memperlebar defisit fiskal.
Namun, tantangan fiskal 2025–2026 tidak ringan. Kewajiban belanja sosial, subsidi energi, pembangunan infrastruktur, serta pembayaran bunga utang terus meningkat. Menjaga kredibilitas fiskal membutuhkan disiplin anggaran dan efisiensi belanja yang konsisten.
Presiden juga mengakui Indonesia masih menghadapi kemiskinan, kelaparan, dan persoalan gizi anak. Ia menegaskan pendekatan langsung dalam menyelesaikan masalah.
“Kita harus memiliki keberanian untuk mengakui kelemahan kita dan mencari solusi terbaik,” tegasnya.
Data nasional menunjukkan angka kemiskinan memang menurun dibanding masa pandemi, tetapi kesenjangan antarwilayah dan kerentanan kelompok miskin ekstrem masih menjadi pekerjaan rumah. Upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, melainkan juga penciptaan lapangan kerja produktif dan reformasi struktural.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Presiden mengumumkan pendirian sepuluh universitas baru berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, dan Medicine).
“Kami kekurangan 140.000 dokter dan hanya meluluskan sekitar 10.000 dokter per tahun. Itu berarti membutuhkan 14 tahun untuk menutup kesenjangan, kecuali ada upaya baru,” kata Presiden.
Kekurangan tenaga medis memang menjadi persoalan sistemik, terutama di daerah terpencil. Namun, pembangunan universitas baru bukan solusi instan. Pendirian fakultas kedokteran membutuhkan akreditasi ketat, rumah sakit pendidikan, dosen berkualifikasi, serta investasi besar.
Tanpa perencanaan matang, risiko yang muncul adalah ekspansi kuantitas tanpa jaminan kualitas. Reformasi SDM kesehatan juga menuntut distribusi tenaga medis yang adil, bukan sekadar penambahan lulusan.
Selain itu, Presiden menyebut pembangunan 500 sekolah menengah unggulan serta kolaborasi dengan universitas luar negeri. Kerja sama internasional memang dapat mempercepat transfer teknologi dan standar akademik. Namun keberlanjutan pendanaan dan tata kelola pendidikan tinggi tetap menjadi faktor kunci.
Di bidang penegakan hukum, Presiden menyatakan telah menutup 1.000 tambang ilegal dan menyita sekitar 4 juta hektare lahan dari korporasi yang melanggar aturan.
“Kami menegakkan hukum dan menciptakan kepastian proses hukum,” ujarnya.
Langkah tersebut, jika terverifikasi dan konsisten, dapat memperkuat persepsi kepastian hukum di mata investor. Praktik pertambangan ilegal dan pembalakan liar selama ini merugikan negara serta merusak lingkungan.
Namun, efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah penutupan atau penyitaan. Transparansi proses hukum, akuntabilitas aparat, serta tindak lanjut peradilan menjadi indikator utama. Tanpa itu, kebijakan tegas bisa dipersepsikan selektif atau tidak berkelanjutan.
Pesan utama Presiden di Washington adalah stabilitas sosial dan politik sebagai fondasi dunia usaha. Kepastian regulasi dan penegakan hukum disebut sebagai prioritas untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Dalam konteks persaingan global 2020–2026, investor memang mencari negara dengan stabilitas politik, kepastian hukum, serta reformasi birokrasi yang konsisten. Namun reputasi tersebut dibangun melalui praktik, bukan hanya pernyataan.
Indonesia hadir di panggung global dengan narasi reformasi dan stabilitas. Ujian berikutnya ada pada implementasi kebijakan di dalam negeri, di pengadilan, di kampus, dan di lapangan usaha. (AK1)
