ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Koordinator Nasional Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama, menegaskan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Pernyataan itu ia sampaikan dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama yang digelar di Warunk Wow KWB, Jakarta, pada Selasa (3/3/2026).
Acara tersebut dihadiri sejumlah elemen pemuda lintas daerah dari kawasan Indonesia Timur. Dalam forum itu, Sandri menilai posisi struktural Polri bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut prinsip konstitusional dan arah tata kelola negara.
“Kami melihat ini bukan soal politik praktis. Ini soal konsistensi terhadap konstitusi dan supremasi sipil,” ujar Sandri di hadapan peserta.
Menurut dia, generasi muda Indonesia Timur bukan kelompok marginal. Ia menyebut komunitas pemuda di kawasan timur tengah membangun konsolidasi dan memperkuat posisi dalam dinamika kebangsaan.
“Kita bukan termarginalkan. Kita sedang bertumbuh dan menemukan momentum untuk bersatu. Silaturahmi seperti ini menjadi ruang memperkuat kekuatan kolektif,” katanya.
Presidium Pemuda Timur berpandangan bahwa penempatan Polri langsung di bawah Presiden sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip supremasi sipil. Sandri menilai garis komando yang jelas diperlukan untuk menjaga profesionalisme dan akuntabilitas institusi kepolisian.
Ia juga mengingatkan dinamika global yang berdampak pada keamanan nasional membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi. “Untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif dan profesional, posisi Polri harus langsung berada di bawah Presiden,” ujarnya.
Menurutnya, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu, potensi birokrasi berlapis dan tarik-menarik kepentingan sektoral bisa muncul. Hal itu, kata dia, berisiko mengganggu independensi aparat penegak hukum.
Presidium Pemuda Timur menilai independensi kepolisian penting bagi kawasan Indonesia Timur yang memiliki keragaman etnis, agama, dan latar sosial yang tinggi. Sandri menegaskan stabilitas sosial harus dijaga dari potensi konflik horizontal.
“Menjaga independensi Polri berarti menjaga stabilitas masyarakat, khususnya di Indonesia Timur yang majemuk,” katanya.
Ia menyebut Polri memiliki peran strategis sebagai penjaga persatuan dan keamanan nasional, sehingga struktur kelembagaannya tidak boleh dilemahkan.
Dalam deklarasinya, Presidium Pemuda Timur menyampaikan empat poin sikap:
- Berpegang teguh pada amanat UUD 1945 sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Mendukung posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden guna menjaga netralitas dan profesionalisme.
- Menilai Polri sebagai institusi penyatu Nusantara yang berperan menjaga stabilitas nasional.
- Mendukung transformasi Polri Presisi menuju institusi yang prediktif, responsif, transparan, dan berkeadilan.
Di akhir pernyataannya, Sandri menegaskan organisasinya akan mengawal sikap tersebut sebagai bagian dari komitmen moral dan konstitusional.
“Kami berdiri pada prinsip konstitusi. Stabilitas nasional harus dijaga melalui institusi yang kuat dan independen,” ujarnya. (Maulana Rifqi/red)
