ATAPKOTA.COM, SIMALUNGUN – Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia memberikan apresiasi terhadap pengelolaan dan realisasi Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun. Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja dan monitoring penggunaan dana TKD di Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Kamis (16/7/2026).
Rombongan Kemendagri disambut Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, didampingi Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, serta jajaran pimpinan perangkat daerah.
Tim monitoring dipimpin Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Dr. Kartorius Sinaga, didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Horas Mourits Panjaitan dan Asisten Kemendagri merangkap Kasubdit Anggaran Keuangan Daerah Wilayah I Fernando H. Siagian, S.STP., M.Si.
Dalam pemaparannya, Pemkab Simalungun menjelaskan bahwa daerah tersebut memperoleh alokasi Tambahan TKD sebesar Rp412,93 miliar. Anggaran itu telah disesuaikan melalui pergeseran belanja untuk mendukung sektor prioritas, meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, dan pertanian.
Hingga 15 Juli 2026, realisasi belanja daerah tercatat mencapai 40,97 persen, sedangkan realisasi penggunaan TKD mencapai Rp77,81 miliar atau sekitar 18,84 persen dari total alokasi.
Pemerintah Kabupaten Simalungun menjelaskan bahwa percepatan realisasi anggaran masih menghadapi kendala penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) akibat kenaikan harga sejumlah kebutuhan.
Selain memanfaatkan dana untuk pembangunan daerah, Pemkab Simalungun juga telah menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/3691/SJ dengan menyalurkan bantuan keuangan sebesar Rp30 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai bentuk dukungan bagi daerah terdampak bencana.
Pemanfaatan dana TKD difokuskan pada berbagai sektor strategis. Di bidang kesehatan, anggaran digunakan untuk rehabilitasi 23 puskesmas dan tiga rumah sakit umum daerah (RSUD), termasuk pengadaan peralatan medis dan obat-obatan.
Di sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan infrastruktur sekolah serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah.
Sementara itu, di sektor pertanian dan ketahanan pangan, dana diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur pendukung produksi pertanian. Berdasarkan data pemerintah daerah, dari total 1.803,78 kilometer jalan kabupaten, sekitar 910,24 kilometer atau 50,46 persen berada dalam kondisi rusak berat. Selain itu, dari 158 daerah irigasi yang melayani lahan seluas 31.363 hektare, tingkat kerusakannya mencapai 55,38 persen.
Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), revitalisasi pasar, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penataan potensi pajak dan digitalisasi sistem pembayaran.
Di sisi lain, Pemkab Simalungun menyampaikan bahwa proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 terus berjalan, termasuk penyampaian Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada DPRD serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) kepada Gubernur Sumatera Utara.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Dr. Kartorius Sinaga mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memberikan asistensi sekaligus memastikan penggunaan tambahan TKD berjalan sesuai regulasi.
Menurutnya, dana tersebut harus dimanfaatkan secara optimal sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ, terutama untuk mendukung pemulihan daerah terdampak bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana.
“Kami mengapresiasi respons cepat Bupati beserta jajaran dalam menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat. Program yang disusun, mulai dari pembangunan jalan, irigasi hingga peningkatan layanan kesehatan, memiliki dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Kartorius.
Menanggapi apresiasi tersebut, Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas tambahan alokasi TKD yang diterima Kabupaten Simalungun.
Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus mempercepat realisasi anggaran sekaligus memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi dampak El Niño.
“Kami berterima kasih atas arahan dan masukan dari Tim Monitoring Kemendagri. Pemerintah Kabupaten Simalungun berkomitmen mempercepat realisasi anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal serta memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi dampak El Niño,” kata Anton. (AP/red)
