ATAPKOTA.COM, ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (31/8/2026).
Rakor tersebut mempertemukan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memastikan pengelolaan pendapatan dapat mendukung program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Forkopimda Sumatera Utara, serta para kepala daerah se-Sumatera Utara.
Dalam arahannya, Agus Fatoni menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, peningkatan PAD dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, menggali potensi pendapatan baru, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat digitalisasi sistem pengelolaan pendapatan.
“Untuk meningkatkan PAD, kita harus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, memperluas sumber pendapatan yang belum digali, meningkatkan kualitas SDM, serta memperkuat digitalisasi sistem guna mengurangi praktik korupsi,” ujar Agus Fatoni.
Ia juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memperluas kerja sama dengan pihak terkait, serta memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) secara tepat.
Menurutnya, penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga menjadi salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan daerah untuk meningkatkan penerimaan. Pendapatan dari sektor tersebut diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan PAD.
“Dengan PAD yang meningkat, masyarakat akan semakin sejahtera,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat harus berjalan seiring dengan pencapaian target PAD.
“Kita harus lebih gencar lagi dalam meningkatkan PAD,” ujar Bobby.
Ia menyebut Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber penerimaan yang penting bagi daerah. Dengan adanya kebijakan opsen PKB, pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu meningkatkan penerimaan sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Bobby juga meminta dukungan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor.
“Ayo kita bersama-sama optimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan PAD Sumatera Utara,” katanya.
Usai mengikuti rakor, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, rakor menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Pemerintah Kabupaten Asahan menyambut baik terselenggaranya rakor ini sebagai wadah mempererat sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Taufik.
Taufik berharap penyaluran DBH dapat dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran sehingga pelaksanaan berbagai program prioritas di daerah tidak mengalami hambatan.
Ia juga meminta adanya penguatan sinkronisasi data perpajakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, kesamaan data diperlukan untuk menghindari tumpang tindih sekaligus mencegah potensi kehilangan pendapatan daerah.
“Pendapatan daerah yang dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel adalah jembatan menuju kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Taufik menambahkan, peningkatan pendapatan daerah pada akhirnya harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk dalam penyelarasan data pajak, menjadi bagian penting dalam memastikan penerimaan daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Sinergi dan kesamaan data antara provinsi dan kabupaten/kota sangat krusial agar setiap rupiah yang diterima dapat bermanfaat secara optimal bagi rakyat,” pungkasnya.
Rakor berlangsung mulai pukul 14.00 WIB dan ditutup sekitar pukul 16.00 WIB. Kegiatan berjalan aman, lancar, dan tertib.(AP/red)
