ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Medan Kilometer 5, Kota Pematangsiantar, terancam dihentikan. Dapur yang diduga telah memproduksi makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama sekitar dua bulan itu disebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maupun sertifikat pelatihan penjamah makanan—dua syarat utama keamanan pangan dalam program tersebut.
Informasi mengenai operasional dapur tersebut mencuat dari keterangan sejumlah orang tua siswa penerima program MBG. Mereka menyebut dapur di kawasan Jalan Medan telah memasok makanan bagi siswa di beberapa sekolah.
Namun, hingga Jumat, 27 Februari 2026, Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar mencatat baru 24 SPPG yang mengantongi SLHS. Sementara tujuh dapur lainnya masih dalam proses pengajuan dan verifikasi administrasi.
Teknisi Pengelolaan Pangan Dinas Kesehatan Pematangsiantar, Hanna Girsang, mengakui dapur yang berada di Jalan Medan masih dalam proses pengurusan sertifikat tersebut.
“Sampel makanan sudah diambil, tetapi pihak SPPG belum mengikuti pelatihan penjamah pangan yang menjadi salah satu syarat penerbitan sertifikat,” kata Hanna saat dikonfirmasi.
Menurutnya, proses penerbitan SLHS dimulai dari pengajuan berkas melalui puskesmas sebelum diteruskan ke Dinas Kesehatan untuk verifikasi akhir.
“Berkas pengajuan diterima puskesmas, lalu diajukan ke dinas untuk diverifikasi sebelum sertifikat diterbitkan,” ujarnya.
Namun fakta bahwa dapur tersebut diduga telah beroperasi sebelum seluruh persyaratan dipenuhi memunculkan pertanyaan baru mengenai pengawasan operasional dapur MBG di daerah.
Dalam sistem sertifikasi SLHS, terdapat sejumlah aspek yang harus dinilai, mulai dari sanitasi dapur hingga proses produksi makanan.
Hanna mengakui terdapat kendala teknis dalam proses penilaian apabila dapur belum beroperasi.
“Dalam SLHS ada penilaian aspek gizi dan sanitasi. Tapi kalau dapur belum beroperasi, bagaimana kita menilai proses produksinya,” katanya.
Pernyataan ini justru membuka celah lain: jika dapur sudah beroperasi tanpa sertifikat, maka standar keamanan pangan yang menjadi syarat program MBG berpotensi tidak terpenuhi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebelumnya menegaskan seluruh dapur penyedia MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagai jaminan keamanan pangan bagi penerima manfaat program.
Penegasan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI pada 20 Januari 2025.
Berdasarkan pedoman resmi BGN, setiap SPPG harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum beroperasi, antara lain:
- Hasil uji laboratorium air untuk memastikan kualitas air bersih.
- Hasil uji laboratorium makanan bebas bakteri seperti E. coli dan Salmonella.
- Sertifikat pelatihan higiene sanitasi bagi penjamah makanan dan ahli gizi.
- Denah dapur dengan sistem alur kerja satu arah (one way flow) untuk mencegah kontaminasi silang.
Tanpa pemenuhan persyaratan tersebut, operasional dapur berisiko menimbulkan masalah keamanan pangan.
Ratusan Dapur MBG di Sumatera Disuspend
Pengawasan terhadap dapur MBG belakangan memang diperketat. Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 492 SPPG di wilayah Sumatera disuspend sementara mulai 9 Maret 2026 karena belum mendaftarkan SLHS.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, mengatakan langkah tersebut merupakan upaya korektif agar seluruh dapur memenuhi standar kesehatan.
“Suspend ini merupakan langkah korektif agar dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar keamanan pangan,” ujar Harjito di Jakarta, Sabtu, 7 Maret 2026.
Data pemantauan BGN menunjukkan Sumatera Utara menjadi wilayah dengan jumlah dapur MBG belum mendaftar SLHS terbanyak, yakni 252 dapur.
Jumlah tersebut disusul Lampung dengan 77 dapur, Aceh 76 dapur, Sumatera Barat 69 dapur, Riau 9 dapur, Kepulauan Riau 5 dapur, dan Bengkulu 4 dapur.
Harjito menegaskan program MBG berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat utama.
“Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar,” tegasnya.
Pengawasan Daerah Dipertanyakan
Kasus dugaan operasional dapur MBG tanpa sertifikat di Pematangsiantar memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi pengawasan antara pengelola dapur, dinas kesehatan, serta satuan tugas program MBG di daerah.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional mengimbau seluruh pengelola SPPG yang belum mendaftarkan SLHS agar segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk mempercepat proses verifikasi.
Jika persyaratan sanitasi dan administrasi belum dipenuhi, operasional dapur MBG berpotensi dihentikan hingga seluruh standar keamanan pangan dipastikan terpenuhi. (*)
Penulis : Andrew T Panjaitan, ST | Editor : Andrew T Panjaitan, ST.
