ATAPKOTA.COM, SAMOSIR – Bupati Samosir menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Samosir yang digelar di Gedung DPRD, Kamis, 9 April 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon, didampingi Wakil Ketua DPRD Sarhockel Tamba dan Osvaldo Simbolon. Agenda ini merupakan bagian dari kewajiban kepala daerah dalam menyampaikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran.
Dalam penyampaiannya, Bupati menilai LKPJ menjadi instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah, termasuk kesesuaian dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“LKPJ ini menjadi tolok ukur untuk menilai capaian pembangunan dan memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Tahun anggaran 2025 disebut sebagai periode penting karena menjadi tahun akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 sekaligus awal transisi menuju RPJMD 2025–2029.
Pemerintah Kabupaten Samosir menetapkan tema pembangunan 2025 berupa penguatan fondasi transformasi pembangunan. Prioritas diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan kemiskinan, penanganan bencana, pelestarian budaya dan pariwisata berkelanjutan, serta penguatan infrastruktur.
Dari sisi keuangan, total APBD Kabupaten Samosir tahun 2025 tercatat lebih dari Rp 830 miliar. Target pendapatan daerah sekitar Rp 810 miliar dengan realisasi di atas 95 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai sekitar 91 persen.
Rincian pendapatan menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sekitar 91 persen dari target, pendapatan transfer mencapai 96 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar 97 persen. Pada sisi belanja, belanja operasi terealisasi sekitar 95 persen, belanja modal 92 persen, dan belanja transfer sekitar 77 persen.
Pada pos pembiayaan, realisasi penerimaan daerah melampaui target hingga sekitar 105 persen, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.
Selain kinerja fiskal, Bupati juga memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir pada 2025 tercatat 4,14 persen. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 10,79 persen dari 11,63 persen pada 2024.
Tingkat pengangguran terbuka juga menurun menjadi 0,87 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 74,63, sementara pendapatan per kapita naik menjadi sekitar Rp 44,95 juta per tahun.
Di sisi ketimpangan, rasio gini tercatat sebesar 0,267 dan masih berada dalam kategori rendah, meskipun mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menindaklanjuti 37 rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun 2024 melalui masing-masing perangkat daerah.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Samosir kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama delapan tahun berturut-turut. Selain itu, pemerintah daerah juga menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori madya serta sertifikat menuju kota bersih.
Mengakhiri penyampaiannya, Bupati menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap masukan DPRD untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami menyadari masih terdapat keterbatasan. Masukan dari DPRD menjadi bagian penting dalam perbaikan kebijakan ke depan,” ujarnya. (AP/red)
