ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Pemerintah Kota Pematangsiantar mendorong penguatan integrasi data sosial dan ekonomi melalui kolaborasi lintas instansi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, guna meningkatkan akurasi kebijakan berbasis data.
Penguatan tersebut dibahas dalam audiensi antara Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., bersama jajaran Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar, PT PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar, serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), yang berlangsung di Balai Kota Pematangsiantar, Selasa (5 Mei 2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPS Pematangsiantar, Ratnauli Naibaho, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa sinergi antarinstansi dilakukan melalui program Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini mencakup verifikasi lapangan (ground check) terhadap data pelanggan listrik sebagai salah satu basis pemutakhiran data ekonomi masyarakat.
“Pendataan ini bertujuan memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar akurat dan terintegrasi,” ujarnya.
Menurut Ratnauli, Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026, dengan metode pendataan langsung dari rumah ke rumah. Pendekatan ini dinilai penting untuk memperbarui data kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah hingga tingkat lingkungan, termasuk lurah, kepala lingkungan, serta RT/RW, guna memperlancar proses pendataan di lapangan.
“Kami berharap tidak ada kendala saat petugas melakukan pendataan langsung kepada masyarakat,” tambahnya.
Dalam audiensi tersebut turut hadir perwakilan PT PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar dan Kepala Dinsos P3A Kota Pematangsiantar, yang menyatakan kesiapan mendukung integrasi data untuk kepentingan perencanaan kebijakan sosial.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Pematangsiantar menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta mengimbau masyarakat untuk bersikap kooperatif.
“Kami mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung pendataan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan secara benar,” ujarnya.
Wali Kota juga mendorong peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar pemahaman terhadap pentingnya sensus semakin luas, sehingga partisipasi publik dapat maksimal.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan basis data yang lebih presisi, yang nantinya digunakan dalam perumusan kebijakan pembangunan, termasuk penyaluran bantuan sosial dan penguatan sektor ekonomi daerah. (AP/red)
