ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membebaskan tarif transportasi publik bagi 15 golongan masyarakat.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadirkan sistem transportasi publik yang lebih inklusif, aman, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.
Apresiasi itu disampaikan Gibran saat meninjau progres pembangunan MRT Jakarta Fase 2A lintas Utara–Selatan bersama Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, serta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Dalam keterangannya, Gibran menilai transportasi publik tidak hanya harus modern dan terintegrasi, tetapi juga mampu memberikan akses yang mudah bagi kelompok rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, perempuan, ibu hamil, dan anak-anak.
“Saya sangat mengapresiasi terobosan inovasi dari Pak Gubernur terkait transportasi publik di Jakarta yang sekarang membebaskan tarif untuk 15 golongan. Ini langkah yang sangat baik, termasuk bagi lansia dan kaum difabel,” ujar Gibran.
Ia menegaskan, aspek keamanan dan kenyamanan harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan transportasi massal di perkotaan.
“Transportasi publik harus aman dan nyaman untuk anak-anak, perempuan, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas,” katanya.
Menurut Gibran, kebijakan pembebasan tarif tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap aksesibilitas dan pemerataan layanan publik bagi masyarakat.
Selain kebijakan tarif gratis, Wapres juga menyoroti pentingnya integrasi antarmoda transportasi seperti MRT, LRT, dan TransJakarta guna meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat di Jakarta dan kawasan aglomerasi.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan MRT Jakarta Fase 2A berjalan sesuai target.
Menurut Pramono, pembangunan lintasan dari kawasan Sawah Besar hingga Harmoni saat ini telah mencapai progres sekitar 59 persen.
“Kami meninjau lokasi pembangunan mulai dari Sawah Besar hingga Harmoni. Berdasarkan informasi dari Direktur Utama MRT Jakarta, proses commissioning direncanakan dimulai pada pertengahan 2027 dan ditargetkan dapat beroperasi hingga Harmoni paling lambat akhir 2027,” ujar Pramono.
Pemerintah berharap pengembangan transportasi massal yang terintegrasi dapat menjadi solusi dalam mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Jakarta dan sekitarnya. (Edo/red)
