ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, meninjau langsung progres pembangunan MRT Jakarta Fase 2A lintas Utara–Selatan bersama Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, serta Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat, Selasa pagi (12/5/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Wapres menegaskan pembangunan transportasi publik yang aman, nyaman, modern, dan terintegrasi menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan mobilitas masyarakat perkotaan.
Menurut Gibran, progres pembangunan MRT Jakarta Fase 2A menunjukkan perkembangan positif dengan capaian konstruksi sekitar 59 persen.
“Ini progres yang sangat baik. Kami mengapresiasi seluruh jajaran MRT Jakarta, para pekerja konstruksi, pemerintah pusat, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terus bekerja memastikan proyek berjalan sesuai target,” ujar Gibran.
Ia menyampaikan pemerintah menargetkan jalur MRT tersambung hingga kawasan Monas dan mulai beroperasi pada akhir 2027. Setelah itu, pembangunan akan dilanjutkan hingga Stasiun Kota dengan target penyelesaian pada akhir 2029.
Wapres menilai pengembangan transportasi publik membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan kawasan aglomerasi.
“Transportasi publik yang aman, nyaman, modern, dan terintegrasi merupakan kebutuhan utama kota besar. Ketika sistemnya baik, masyarakat akan semakin memilih menggunakan transportasi publik,” katanya.
Selain pembangunan MRT, Gibran juga mengapresiasi pengembangan layanan LRT Jabodebek dan TransJakarta yang dinilai semakin memperkuat konektivitas transportasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Dalam kesempatan itu, Wapres turut menyoroti capaian MRT Jakarta fase pertama yang disebut telah melayani sekitar 47 juta penumpang dalam satu tahun operasional.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan transportasi publik modern.
Ia juga mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membebaskan tarif transportasi publik bagi 15 golongan masyarakat, termasuk lansia dan penyandang disabilitas.
“Transportasi publik harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi semua, terutama anak-anak, perempuan, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas,” tegasnya.
Peninjauan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan sistem transportasi publik terintegrasi yang efisien, ramah lingkungan, dan inklusif bagi masyarakat perkotaan. (Edo/red)
