ATAPKOTA.COM, MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program prioritas yang menjadi bagian dari visi, misi, dan janji kampanye dirinya bersama Wakil Wali Kota Medan. Evaluasi tersebut dilakukan dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Senin, 8 Juni 2026.
Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan Ferry Ichsan, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta camat se-Kota Medan.
Dalam arahannya, Rico menegaskan evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat benar-benar berjalan dan memberikan dampak nyata.
“Ini bagian dari perjalanan visi dan misi kami. Janji yang sudah disampaikan kepada masyarakat harus diwujudkan. Karena itu, tahun pertama pemerintahan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana program-program tersebut telah berjalan,” ujar Rico.
Berdasarkan hasil pemaparan yang diterimanya, Rico menyebut sebagian besar dari 24 program prioritas telah memasuki tahap pelaksanaan. Bahkan, beberapa program dinilai telah terealisasi dan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Program tersebut antara lain bantuan bagi siswa madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan tahfiz, bantuan pendidikan bagi warga kurang mampu, program sembako murah, PKH Medan Makmur, jaminan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia, layanan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta bantuan pengobatan bagi korban tindak kriminal yang belum terakomodasi BPJS Kesehatan.
Selain itu, Pemerintah Kota Medan juga telah menjalankan program senam gratis untuk masyarakat dan berbagai pelatihan pemberdayaan perempuan dari keluarga prasejahtera.
Meski demikian, Rico menilai sejumlah program masih membutuhkan percepatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai jadwal.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah layanan ambulans. Menurut Rico, program tersebut masih memerlukan penguatan, baik melalui penambahan armada maupun integrasi layanan dengan ambulans milik swasta yang telah beroperasi di Kota Medan.
“Kita harus mencari pola kolaborasi yang efektif. Jika ada puluhan ambulans swasta yang bisa bersinergi dengan layanan pemerintah, maka itu harus dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Rico juga menyoroti pembangunan jaringan kamera pengawas atau CCTV serta pemasangan penerangan jalan umum (PJU) yang dinilai perlu dipercepat.
Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait mencari skema pelaksanaan yang lebih efektif agar target pembangunan infrastruktur pendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat dapat segera terealisasi.
“Kita memahami pembangunan jaringan membutuhkan waktu. Namun tahun depan harus ada peningkatan signifikan. Cari metode yang lebih efektif dan efisien agar target pemasangan CCTV dan PJU bisa tercapai lebih cepat,” tegasnya.
Perhatian khusus juga diberikan Rico terhadap program perbaikan 10.000 gang yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kota Medan.
Menurutnya, realisasi program tersebut masih berada di bawah target yang diharapkan sehingga perlu menjadi fokus seluruh perangkat daerah terkait.
“Perbaikan 10.000 gang ini masih jauh dari target. Memang pekerjaan fisik membutuhkan anggaran besar dan proses yang tidak sederhana. Namun program ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga harus terus dipercepat,” ujarnya.
Selain program internal pemerintah kota, Rico juga menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya di kawasan Medan bagian utara yang masih sering dikeluhkan masyarakat.
Ia meminta koordinasi lintas pemerintahan terus dilakukan agar proses perbaikan dapat segera terealisasi.
Dalam rapat tersebut, Rico secara tegas mengingatkan seluruh jajaran agar tidak terjebak pada laporan yang hanya menampilkan angka-angka capaian tanpa menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Meski sejumlah indikator menunjukkan capaian di atas 80 persen, menurutnya hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri.
“Saya tidak suka ABS atau asal bapak senang. Jangan hanya menyampaikan angka yang terlihat bagus di atas kertas. Lebih baik sampaikan kondisi sebenarnya, meskipun belum sesuai target, agar kita bisa melakukan perbaikan,” tegas Rico.
Menurutnya, evaluasi harus menjadi instrumen untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi atau pelaporan.
Ia menegaskan bahwa seluruh janji kampanye harus diwujudkan menjadi program nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat bertanya mana janji kampanye yang pernah disampaikan. Karena itu semua program harus terus dievaluasi, diperbaiki, dan dipastikan berjalan sesuai tujuan,” katanya.
Rico juga mendorong peningkatan target penciptaan lapangan kerja di Kota Medan. Meski target awal sebanyak 10.000 lapangan kerja telah tercapai, ia meminta jajarannya berani menetapkan target yang lebih tinggi pada tahun-tahun berikutnya.
“Kalau bisa, targetkan 10.000 lapangan kerja setiap tahun. Memang tidak mudah, tetapi kita harus berani memasang target yang lebih besar dan mencari terobosan untuk mewujudkannya,” ujarnya.
Menutup rapat evaluasi tersebut, Rico kembali menekankan pentingnya keakuratan data dan efektivitas program pemerintah.
“Saya tidak ingin data hanya menjadi pemanis laporan. Yang saya inginkan adalah program-program ini benar-benar terlaksana dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Medan,” pungkasnya.
Kontributor : Mery B – atapkota.
