ATAPKOTA.COM, MEDAN – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Asistensi dan Monitoring Penggunaan Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 yang dibuka Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Kota Medan, Selasa (14/7/2026).
Rakor tersebut diikuti para kepala daerah se-Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan tambahan Dana Transfer ke Daerah digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel, terutama untuk mendukung percepatan pemulihan wilayah yang terdampak bencana.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan bahwa dampak bencana yang terjadi sepanjang 2025 masih dirasakan masyarakat, khususnya terhadap aktivitas ekonomi di sejumlah daerah. Karena itu, ia berharap alokasi TKD pada 2027 tidak mengalami pengurangan dan tetap setara dengan alokasi yang diberikan pemerintah pusat pada 2026.
“Harapan kami, alokasi TKD tahun 2027 dapat dipertahankan seperti tahun 2026 sehingga proses pemulihan di daerah terdampak bencana dapat terus berjalan,” ujar Bobby.
Menurut Bobby, pemerintah pusat telah mengembalikan alokasi TKD untuk Provinsi Sumatera Utara sekitar Rp6 triliun. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh sekitar Rp1,1 triliun yang diarahkan untuk mendukung rehabilitasi wilayah terdampak bencana.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut dan terbuka terhadap proses pengawasan maupun evaluasi.
Selain itu, Bobby mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar tambahan anggaran tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun program pemberdayaan nonfisik.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara memperkuat sinergi dalam mempercepat rehabilitasi pascabencana sehingga hasil pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., yang mengikuti kegiatan secara virtual, menyampaikan pemerintah telah menambah alokasi TKD sebesar Rp10,68 triliun bagi tiga provinsi terdampak bencana.
Dari total anggaran tersebut, Sumatera Utara menerima Rp6,35 triliun, Aceh Rp1,65 triliun, dan Sumatera Barat Rp2,63 triliun.
Agus Fatoni mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang telah melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk mengakomodasi tambahan dana tersebut. Ia berharap realisasi anggaran dapat segera dilakukan agar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor, S.Sos., M.A.P., dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian asistensi, monitoring, dan kunjungan lapangan terhadap penggunaan tambahan TKD di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Menurutnya, kegiatan itu bertujuan memastikan penggunaan anggaran berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Rakor tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kartosius Sinaga, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.
Dalam kegiatan itu, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi didampingi Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang, S.STP., M.Si., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Alwi Adrian Lumban Gaol, S.STP., serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dedy Idris Harahap, S.STP., M.Si. (AP/red)
