ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebagai bagian dari kebijakan perdagangan komoditas nasional. Pemerintah menargetkan instrumen tersebut mulai berjalan pada 1 Januari 2027 untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis dunia.
Rencana itu disampaikan Prabowo saat memberikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan pemerintah telah membahas rencana tersebut bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut dia, pembentukan bursa menjadi tahap lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang sedang didorong pemerintah.
“Hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis,” ujar Prabowo.
Presiden menilai Indonesia memiliki posisi penting dalam produksi sejumlah komoditas strategis dunia. Komoditas yang disebut antara lain kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet.
Menurut Prabowo, besarnya produksi tersebut perlu diikuti dengan kemampuan Indonesia membangun instrumen perdagangan sendiri sehingga posisi tawar dalam perdagangan global dapat diperkuat.
“Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027, kita akan memiliki Bursa Komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis,” katanya.
Pemerintah juga mengarahkan keberadaan bursa tersebut untuk membangun Indonesia Reference Price, atau harga referensi Indonesia, bagi berbagai komoditas utama.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah ingin membangun pasar yang lebih transparan dan likuid dengan dukungan data transaksi yang dapat menjadi referensi bagi pelaku perdagangan.
Jika terealisasi sesuai rencana, bursa tersebut akan mempertemukan produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor dalam satu ekosistem perdagangan komoditas nasional.
Namun, kemampuan Indonesia menghasilkan harga referensi yang diakui secara global tidak hanya ditentukan oleh keberadaan bursa. Volume transaksi, likuiditas pasar, transparansi data, kredibilitas lembaga, standar komoditas, mekanisme penyelesaian transaksi, serta kepercayaan pelaku pasar internasional akan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah harga referensi tersebut dapat diterima secara luas.
Selain bursa komoditas, Prabowo menyampaikan pemerintah akan melanjutkan reformasi pasar modal melalui kebijakan demutualisasi.
Menurut Presiden, langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan standar pasar modal Indonesia sekaligus membuka ruang pembiayaan yang lebih luas bagi perusahaan rintisan, pengusaha, dan pelaku usaha nasional.
“Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia,” ujar Prabowo.
Demutualisasi pada dasarnya merupakan perubahan struktur kepemilikan dan tata kelola bursa dari bentuk yang berbasis keanggotaan menuju struktur yang lebih berorientasi korporasi. Implementasinya tetap membutuhkan kerangka regulasi dan tata kelola yang jelas.
Dalam pidato yang sama, Prabowo juga menyinggung optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Presiden menyebut pemerintah telah menutup 290 BUMN yang dinilai tidak produktif dan tidak memberikan nilai tambah. Pemerintah, kata dia, menargetkan jumlah BUMN menjadi lebih ramping dengan maksimal 300 BUMN produktif pada akhir 2026.
Pernyataan tersebut perlu dibedakan dengan status hukum dan struktur korporasi masing-masing perusahaan. Penutupan, pembubaran, penggabungan, likuidasi, atau restrukturisasi BUMN memiliki konsekuensi hukum dan administratif yang berbeda.
Karena itu, data mengenai 290 BUMN tersebut perlu dijelaskan lebih rinci, termasuk nama badan usaha, status penutupan, mekanisme restrukturisasi, serta nilai aset dan kewajiban yang terkait.
Prabowo juga menyoroti pemanfaatan aset BUMN yang belum produktif. Aset tersebut mencakup tanah, gedung, jaringan, kawasan, hingga fasilitas lainnya.
Menurut Presiden, aset negara tidak seharusnya dibiarkan tidak produktif ketika kebutuhan terhadap investasi dan lapangan pekerjaan masih tinggi.
“Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia,” ujar Prabowo.
Pemerintah menyatakan pemanfaatan aset tersebut akan dilakukan melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel dengan tetap mempertahankan kepemilikan strategis negara.
Kebijakan tersebut berpotensi membuka ruang investasi baru. Namun, mekanisme pemilihan investor, bentuk kerja sama, jangka waktu pemanfaatan, nilai aset, skema bagi hasil, serta mekanisme pengawasan menjadi bagian penting yang perlu diperjelas agar optimalisasi aset tidak menimbulkan persoalan baru.
Rangkaian kebijakan yang disampaikan Presiden mencakup pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, reformasi pasar modal, serta optimalisasi aset BUMN.
Pemerintah ingin kebijakan tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global, sehingga Indonesia tidak hanya berperan sebagai produsen bahan mentah atau komoditas, tetapi juga memiliki instrumen perdagangan dan referensi harga sendiri.
“Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan,” pungkas Prabowo.
Target tersebut kini bergantung pada proses pembentukan regulasi, kesiapan kelembagaan, infrastruktur perdagangan, kedalaman pasar, serta kepercayaan pelaku usaha dan investor. Karena target pelaksanaan bursa disebut 1 Januari 2027, perkembangan regulasi dan kesiapan teknis menuju tanggal tersebut menjadi hal penting untuk dipantau.(RE/red)
