ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar bersama Polres Pematangsiantar mematangkan persiapan pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) melalui rapat koordinasi (rakor) di Aula Widya Satya Brata Polres Pematangsiantar, Jalan Sudirman, Rabu (21/10/2026).
Rakor tersebut membahas akselerasi program Kapolri “Polisi Bersama Masyarakat”, kesiapan Operasi Patuh 2026, serta pengamanan Operasi Lilin Toba 2026. Pertemuan dipimpin Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan, S.I.K., M.M., yang diwakili Wakapolres Kompol Budiono Saputro, S.H., M.H.
Budiono mengatakan, rakor bertujuan menghimpun masukan dan saran dari berbagai pihak agar persiapan berjalan efektif, terutama dalam mengatasi persoalan lalu lintas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selama periode Nataru.
“Semua yang hadir kita minta saran dan masukannya. Saya berharap rapat ini benar-benar bisa maksimal untuk kita kesiapan di Nataru, permasalahan-permasalahan lalu lintas yang ada di Siantar nanti kita cari solusi bersama terkait pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pengaspalan di Simpang Dua yang diharapkan dapat membantu kelancaran arus kendaraan, termasuk ketika dilakukan pengalihan lalu lintas. Namun, berdasarkan evaluasi sebelumnya, masih terdapat sejumlah persoalan dan tantangan yang perlu ditangani bersama.
Dalam rakor tersebut, Budiono mengungkapkan adanya keluhan dari sejumlah pedagang terkait penerapan rekayasa lalu lintas. Ia meminta seluruh pihak mencari solusi yang mempertimbangkan kelancaran arus kendaraan sekaligus aktivitas masyarakat.
Ia juga meminta dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk mengoptimalkan pemantauan melalui kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik strategis, termasuk posko yang menjadi lokasi pemantauan pimpinan.
Selain itu, pemasangan marka jalan dan penetapan lokasi larangan parkir dinilai perlu diperhatikan agar penataan lalu lintas lebih tertib.
Kasat Lantas Polres Pematangsiantar AKP Simon E. Simatupang dalam pemaparannya menyoroti kepadatan kendaraan di Jalan Sutomo dan Jalan Merdeka. Menurutnya, aktivitas pedagang yang semakin menggunakan bagian tengah jalan berpotensi membahayakan keselamatan.
“Ada penjual di situ semakin ke tengah. Jadi ancamannya itu adalah keselamatan,” kata Simon.
Ia meminta partisipasi seluruh pihak untuk merumuskan langkah mitigasi, memberikan edukasi, serta menyampaikan imbauan kepada masyarakat demi kepentingan bersama.
“Kami siap turut mengimbau rekan-rekan yang berjualan dan penataan parkir yang lebih tertib,” ujarnya.
Simon juga meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memantau kondisi penerangan jalan umum untuk meningkatkan jarak pandang pada malam hari.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian di tengah fluktuasi asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi memengaruhi jarak pandang. Pemangkasan cabang pohon yang menghalangi cahaya lampu jalan juga diperlukan.
Kepala Dinas PKP Pematangsiantar Robert Sitanggang, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya akan memprioritaskan pemasangan lampu jalan di lokasi tertentu yang rawan kemacetan. Pembersihan cabang pohon di sejumlah ruas jalan juga akan dilakukan.
“Ini ada di jalan-jalan lintas Medan. Nanti akan kita lakukan di bulan ini sampai menuju waktu pelaksanaan Operasi Lilin Toba,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Pematangsiantar Daniel Siregar mengusulkan agar digelar rapat lanjutan dengan mengundang pengusaha angkutan desa (angdes) dan angkutan kota (angkot). Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan pengaturan parkir kendaraan saat menunggu penumpang agar tidak memicu penumpukan.
Daniel juga menjelaskan langkah yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan Terminal Tanjung Pinggir. Petugas melakukan penjagaan mulai pagi hingga pukul 16.00 WIB, termasuk pada Sabtu dan Minggu.
Namun, ia menyebut kewenangan penindakan masih menjadi kendala, khususnya terhadap bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang perizinannya berada di tingkat provinsi.
“Yang kami lakukan hanya edukasi dan sosialisasi. Lemahnya kami tidak bisa menindak. Bus AKAP izinnya dari Pemprov. Kami sudah melakukan komunikasi ke provinsi agar minimal kartu pengawasan dan izin trayek dicek dulu apakah memang masih berlaku atau tidak. Supaya bisa kami teruskan dan koordinasikan ke Satlantas Polres Siantar,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PD Pasar Horas Jaya, Bolmen Silalahi, S.P., menyatakan pihaknya akan mengimbau pedagang agar tidak menggunakan badan jalan untuk kegiatan pendistribusian barang.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan arus kendaraan, terutama di kawasan perdagangan yang memiliki aktivitas tinggi.
Rakor turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pematangsiantar Johannes Sihombing, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Heri Oktarizal, S.H., M.H., Direktur RSUD dr. Djasamen Saragih drg. Irma Suryani, Camat Siantar Barat Herwan AR Saragih, S.H., para lurah, serta jajaran Polres Pematangsiantar.
Melalui koordinasi lintas instansi tersebut, Pemko dan Polres Pematangsiantar membahas sejumlah langkah untuk memperbaiki kelancaran lalu lintas, menata aktivitas perdagangan, meningkatkan penerangan jalan, serta mempersiapkan pengamanan menjelang Operasi Lilin Toba 2026.(AP/red)
