ATAPKOTA.COM, JAKARTA — Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) menyatakan dukungan penuh terhadap pengajuan gelar Pahlawan Nasional bagi dua mantan Presiden Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto (Presiden ke-2 RI) dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (Presiden ke-4 RI).
Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk kedewasaan bangsa dalam menghargai jasa para pemimpin serta apresiasi terhadap perjalanan sejarah Indonesia.
Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanay, menyebut bahwa pengusulan kedua tokoh besar itu sebagai Pahlawan Nasional merupakan langkah yang bijak dan matang.
“Langkah ini adalah wujud kedewasaan bangsa dalam mengapresiasi sejarah. Kami memandang usulan penetapan gelar Pahlawan Nasional ini selaras dengan prinsip mikul dhuwur mendhem jero menjunjung tinggi yang baik dan memendam yang kurang baik — dalam menilai warisan kepemimpinan,” ujar Ansanay di Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Menurut Ansanay, baik Soeharto maupun Gus Dur telah memberikan jasa luar biasa bagi perjalanan Republik Indonesia dari masa ke masa.
Bara JP menilai, jasa Presiden Soeharto selama kepemimpinannya di Era Orde Baru sangat monumental dan berdampak panjang bagi pembangunan nasional.
Beberapa kontribusi penting Soeharto antara lain:
- Menyatukan wilayah-wilayah Nusantara, yang menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional.
- Menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam jangka panjang, menciptakan iklim kondusif untuk pembangunan.
- Mencapai swasembada beras pada tahun 1984, yang memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Fondasi pembangunan yang diletakkan oleh Presiden Soeharto menjadi pijakan penting bagi kemajuan ekonomi Indonesia hingga kini,” ungkap Ansanay.
Sementara itu, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) disebut sebagai Bapak Pluralisme Indonesia yang berjasa besar dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi di masa awal reformasi.
Peran krusial Gus Dur di antaranya:
- Mendorong pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) dan penghapusan diskriminasi, termasuk pengakuan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional.
- Membuka ruang demokratisasi dan kebebasan berekspresi, serta memperkuat supremasi sipil.
- Menerapkan pendekatan humanis dan dialogis dalam menyelesaikan konflik di berbagai daerah.
“Gus Dur menunjukkan bahwa kepemimpinan bisa berpihak pada kemanusiaan tanpa kehilangan nilai-nilai kebangsaan,” lanjut Ansanay.
Menurut Bara JP, penetapan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto dan Gus Dur akan menjadi jembatan rekonsiliasi sejarah sekaligus simbol persatuan bangsa.
“Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghormati proses yang sedang berjalan, yang melibatkan tim ahli dan mekanisme sesuai ketentuan undang-undang. Mari kita junjung tinggi jasa para pemimpin bangsa ini sebagai bentuk penghargaan tertinggi terhadap sejarah dan perjalanan Republik Indonesia,” tutup Ansanay. (AK1)
