ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berkolaborasi dengan perbankan untuk menggenjot penyaluran Kredit Usaha Rakyat bagi pelaku UMKM. Upaya ini bertujuan memperkuat hilirisasi sekaligus meningkatkan inklusi keuangan di seluruh wilayah Sumut.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sumut Naslindio Sirait menjelaskan bahwa hingga 31 Oktober 2025, penyaluran KUR telah mencapai Rp13,4 triliun dengan total 327.678 debitur. Capaian tersebut, menurutnya, mendekati target tahun 2025 sebesar Rp15 triliun. Ia menyampaikan laporan tersebut pada Temu Pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (19/11/2025).
Ia menegaskan bahwa Pemprov Sumut tidak hanya mendorong akses permodalan, tetapi juga memperbaiki berbagai aspek pendukung. Karena itu, pemerintah memperkuat legalitas usaha, meningkatkan produktivitas, serta membenahi sarana dan prasarana. Selain itu, mereka juga memperbaiki kemampuan manajerial pelaku usaha. Melalui program business matching, pemerintah mempertemukan UMKM dengan perbankan agar proses penilaian kelayakan berlangsung lebih cepat.
“Kita memiliki program business matching, yakni mempertemukan pelaku usaha dengan perbankan sehingga mereka bisa melihat UMKM yang potensial. Pemprov juga membantu penerbitan NIB, izin usaha, hingga penataan manajemen pembukuan agar lebih tertib,” jelasnya.
Ia memaparkan bahwa sektor perdagangan menjadi penyerap KUR terbesar dengan realisasi Rp1,51 triliun, disusul industri pengolahan sebesar Rp389 miliar. Ia berharap penyaluran KUR mampu memperkuat hilirisasi produk lokal, terutama karena pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Sumut.
Ia kemudian mencontohkan pola hilirisasi, mulai dari pengolahan jagung menjadi pakan, beras menjadi tepung, hingga cabai menjadi saos cabai. Ia juga menyebut bahwa tomat dapat diolah menjadi saus tomat sehingga industri pengolahan semakin meningkat.
Dari 33 kabupaten/kota, Kabupaten Deliserdang menjadi daerah dengan penyaluran KUR tertinggi yakni Rp1,6 triliun, disusul Kota Medan Rp1,4 triliun, Kabupaten Simalungun Rp1 triliun, dan Kabupaten Langkat Rp900 miliar. Sebaliknya, penyaluran terendah terjadi di Nias Barat Rp18 miliar dan Gunungsitoli Rp27 miliar. Penyaluran KUR di Sumut didominasi oleh BRI, Bank Mandiri, dan Bank Sumut.
Naslindio juga menyebut tingkat kredit macet UMKM hanya 2,5 persen, jauh lebih rendah dibandingkan NPL sektor konstruksi yang mencapai 7 persen. “Artinya UMKM masih bisa dipercaya,” ujarnya. (AK1)
