ATAPKOTA.COM, SUMUT – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution secara resmi membuka Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumut, Kamis, 29 Januari 2026. Dalam forum tersebut, Bobby menegaskan pentingnya keseriusan kepala daerah dalam mengawasi dan mengevaluasi indikator-indikator pembangunan di wilayah masing-masing.
Bobby menilai tahun 2027 merupakan fase krusial untuk mengukur kinerja para bupati dan wali kota yang dilantik pada Februari 2025. Evaluasi itu, kata dia, menjadi semakin penting mengingat sejumlah daerah di Sumut mengalami bencana banjir dan longsor yang berdampak langsung terhadap capaian pembangunan.
“Monitoring RPJMD masing-masing. Apakah bencana memengaruhi RPJMD, terkhusus daerah terdampak bencana. Ada beberapa perusahaan besar yang izinnya dicabut. Tolong diperhatikan betul tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indikator pembangunan lainnya,” ujar Bobby.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota agar memaksimalkan pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang pada tahun 2026 tidak jadi disesuaikan. Menurut Bobby, anggaran tersebut semestinya diarahkan untuk mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus menjaga stabilitas pembangunan daerah.
“Manfaatkan dan maksimalkan TKD yang tidak jadi disesuaikan tahun ini, terutama untuk pemulihan pascabencana dan dampaknya. Daerah juga diperbolehkan melakukan pergeseran anggaran karena bencana banjir tahun lalu terjadi setelah pengesahan APBD 2026,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Provinsi Sumut, Dikky Anugerah, menekankan agar konsultasi publik RKPD tidak sekadar menjadi agenda formal tahunan. Ia berharap perencanaan pembangunan tahun 2027 mampu menghasilkan lompatan kinerja yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Karena itu, saya mengajak seluruh peserta untuk memberikan masukan yang konstruktif, berbasis data, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” kata Dikky.
Dalam forum Konsultasi Publik RKPD 2027 tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga memberikan apresiasi kepada para mitra pembangunan. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bobby Nasution turut meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) keenam, yakni Program Restorative Justice, sebagai bagian dari agenda reformasi layanan publik dan penegakan keadilan yang berkeadilan sosial.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Brando Hutabarat, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hadir pula seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. (AP)
