Di Balik Kunjungan Wagub, UHC Masih Diuji di RS Haji Medan

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 5 Februari 2026 - 15:36 WIB

40141 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Gubernur Sumut Surya mengunjungi Rumah Sakit Umum Haji Medan, Jalan RS Haji, Deliserdang,  Kamis (5/2/2026).

Wakil Gubernur Sumut Surya mengunjungi Rumah Sakit Umum Haji Medan, Jalan RS Haji, Deliserdang, Kamis (5/2/2026).

ATAPKOTA.COM, SUMUT – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Haji Medan untuk meninjau langsung kualitas pelayanan kesehatan, khususnya bagi pasien penyakit katastropik seperti kanker, jantung, dan stroke, layanan yang menjadi tolok ukur keberhasilan Universal Health Coverage (UHC) di Sumatera Utara. Kamis, 5 Februari 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Surya didampingi Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimy, Pelaksana Tugas Direktur RS Haji Medan Yulinda Elvi Nasution, serta jajaran direksi rumah sakit. Rombongan meninjau sejumlah pasien rawat inap dan berdialog langsung dengan pasien untuk menggali pengalaman mereka selama menjalani perawatan.

Salah satu pasien yang ditemui adalah Sulastri, penderita kanker payudara yang baru sehari sebelumnya menjalani operasi. Dirawat selama tiga hari, Sulastri menyampaikan pengalamannya langsung kepada Wagub Surya. Didampingi suaminya, ia diimbau untuk tetap mengikuti seluruh anjuran medis, termasuk disiplin mengonsumsi obat sesuai jadwal.

“Gimana ibu kondisinya? Sudah berapa lama dirawat di sini?” tanya Surya kepada Sulastri.

Surya juga berdialog dengan Elly, warga Medan Belawan, ibu dua anak yang menjalani perawatan kanker payudara selama empat hari menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Kedua pasien ini mencerminkan kelompok paling rentan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional, pasien penyakit kronis dengan beban biaya tinggi dan masa perawatan panjang.

Surya menegaskan bahwa RS Haji Medan merupakan rumah sakit rujukan dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara. Karena itu, peningkatan kualitas layanan tidak boleh berhenti pada klaim administratif atau laporan internal semata.

“RS Haji Medan harus terus meningkatkan kualitas, karena menjadi rujukan regional. Saat ini sudah melayani kanker, jantung, dan stroke, tapi tantangannya adalah konsistensi mutu layanan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mengandung tantangan serius. Sebab, dalam praktik sistem kesehatan nasional, rumah sakit rujukan kerap dibebani lonjakan pasien tanpa diiringi pemerataan dokter spesialis, alat kesehatan mutakhir, dan sistem rujukan berjenjang yang disiplin. Kondisi ini berpotensi menurunkan mutu layanan, terutama bagi pasien BPJS yang masih sering menghadapi antrean panjang dan keterbatasan layanan subspesialistik.

Surya berharap implementasi Universal Health Coverage (UHC) di RS Haji Medan benar-benar menghadirkan layanan kesehatan yang adil dan prioritas bagi seluruh lapisan masyarakat. UHC merupakan bagian dari visi dan misi Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama Wakil Gubernur Surya yang kini menjadi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

“Kami mendengar langsung dari pasien, pelayanannya sudah baik, dokter dan perawat ramah. Tapi ini tidak boleh membuat kita cepat puas,” kata Surya.

Ia menekankan bahwa peningkatan layanan tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, melainkan juga pada kualitas sumber daya manusia, terutama peningkatan kompetensi dokter spesialis dan subspesialis, khususnya di bidang jantung. RS Haji Medan juga didorong memperkuat kolaborasi rujukan dan pengembangan layanan dengan RSUP H. Adam Malik Medan.

Sementara itu, Plt Direktur RS Haji Medan Yulinda Elvi Nasution menyampaikan bahwa RS Haji Medan kini ditetapkan sebagai pusat rujukan layanan prioritas nasional KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-neurologi) serta KIA (Kesehatan Ibu dan Anak). Ia menyatakan komitmen rumah sakit mendukung kebijakan UHC Sumut, termasuk memberikan kemudahan akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Namun, penetapan sebagai rumah sakit rujukan nasional menuntut lebih dari sekadar status. Tanpa transparansi mutu layanan, evaluasi kepatuhan standar klinis, dan pengawasan publik yang kuat, kebijakan UHC berisiko berhenti sebagai narasi politik kesehatan, bukan jaminan nyata bagi pasien yang sedang berjuang melawan penyakit berat. (AP/red)

Berita Terkait

PLN Pematangsiantar Perkuat Sinergi dengan Kapolres untuk Jaga Keamanan dan Keandalan Listrik
Ramses Walmanto Manurung Tampung Keluhan Warga soal Sampah dan Lampu Jalan Mati
Rakernas III PJS Digelar di Batam 4–5 November 2026, Bahas Pengesahan Lima Pedoman Organisasi
Borong Prestasi di Lima Kategori, TP PKK Asahan Jadi Juara Umum HKG Sumut
Perjuangkan Kesetaraan HPN, Firdaus Diberhentikan PWI; Makali Kumar Soroti Monopoli Penyelenggaraan
PN Bengkulu Vonis Yayan 12 Tahun Penjara dalam Perkara Persetubuhan Anak Menggunakan Sajam
Dana 67 Juta Belum Kembali, Warga Laporkan Oknum Polisi ke Polda Bengkulu
Panitia Pemilihan Rektor USI: Suara Senat Bukan Penentu Akhir, 3 Calon Rektor USI Ikuti Seluruh Tahapan Seleksi

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 13:18 WIB

PLN Pematangsiantar Perkuat Sinergi dengan Kapolres untuk Jaga Keamanan dan Keandalan Listrik

Jumat, 23 Oktober 2026 - 13:13 WIB

Ramses Walmanto Manurung Tampung Keluhan Warga soal Sampah dan Lampu Jalan Mati

Jumat, 23 Oktober 2026 - 10:32 WIB

Rakernas III PJS Digelar di Batam 4–5 November 2026, Bahas Pengesahan Lima Pedoman Organisasi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 09:58 WIB

Borong Prestasi di Lima Kategori, TP PKK Asahan Jadi Juara Umum HKG Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 - 09:54 WIB

Perjuangkan Kesetaraan HPN, Firdaus Diberhentikan PWI; Makali Kumar Soroti Monopoli Penyelenggaraan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 23:04 WIB

Dana 67 Juta Belum Kembali, Warga Laporkan Oknum Polisi ke Polda Bengkulu

Kamis, 22 Oktober 2026 - 22:55 WIB

Panitia Pemilihan Rektor USI: Suara Senat Bukan Penentu Akhir, 3 Calon Rektor USI Ikuti Seluruh Tahapan Seleksi

Kamis, 22 Oktober 2026 - 22:39 WIB

Hidayati Laporkan Ratnawati ke Polda Bengkulu atas Dugaan Pemalsuan Dokumen Tanah

Berita Terbaru