Rehabilitasi Pascabencana Dipercepat, Pemprov Sumut Susun Prioritas di Lima Sektor Strategis

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 26 Maret 2026 - 17:00 WIB

40151 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melakukan sinkronisasi sekaligus pemutakhiran program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan memfokuskan pada lima sektor prioritas. Kegiatan tersebut berlangsung di Bina Graha Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut, Kamis (26 Maret 2026).

Lima sektor yang menjadi prioritas penanganan meliputi perumahan dan permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, serta lintas sektor.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, mengatakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumut telah melalui sejumlah tahapan perencanaan yang disusun secara sistematis.

“Proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Sumatera Utara telah melalui beberapa tahapan perencanaan yang terstruktur,” kata Sulaiman.

Ia menjelaskan, tahapan tersebut dimulai dari pemutakhiran Rencana Induk Penanggulangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera Utara. Setelah itu, pemerintah provinsi melakukan pendampingan kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam memperbarui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Saat ini, proses tersebut telah memasuki tahap penajaman usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Menurut Sulaiman, proses sinkronisasi dilakukan untuk memastikan usulan program sesuai dengan dokumen Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna). Selain itu, pemerintah juga mengidentifikasi program yang belum terakomodasi dalam rencana aksi kementerian atau lembaga serta rencana induk penanggulangan bencana.

“Kita harus memastikan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memulihkan kondisi seperti semula, tetapi juga meningkatkan kualitas pembangunan melalui pendekatan build back better, sehingga hasilnya lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bapperida Sumatera Utara, Dikky Anugerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah menetapkan tiga kategori prioritas dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Prioritas pertama, kategori kritis, mencakup kegiatan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat serta pemulihan fungsi dasar wilayah.

Prioritas kedua, kategori penting, meliputi program yang mendukung pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan tingkat kerusakan sedang dan dampak yang cukup luas.

Sedangkan prioritas ketiga, kategori pendukung, berisi kegiatan penguatan, peningkatan kualitas pembangunan, atau upaya mitigasi bencana yang tidak bersifat mendesak.

Menurut Dikky, kegiatan desk penajaman usulan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini bertujuan mempercepat pelaksanaan program yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Penajaman usulan ini dilakukan untuk memastikan setiap program rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan dokumen Jitupasna maupun R3P Provinsi Sumatera Utara,” kata Dikky.

Ia berharap hasil sinkronisasi tersebut dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana sekaligus memperkuat ketahanan pembangunan daerah ke depan. (AP/red)

Berita Terkait

Pematangsiantar Lepas 290 Atlet ke Porprovsu XII 2026, Empat Cabor Digelar di Kota Ini
Diskominfo Pematangsiantar Ikuti Evaluasi SP4N-LAPOR!, Respons Aduan Publik Jadi Sorotan
Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Indonesia-Tiongkok Senilai Rp 274 Triliun, Diproyeksikan Buka 30 Ribu Kerja
Prabowo dan Xi Jinping Bahas Penguatan Kemitraan Strategis, 10 Kota Cerdas Masuk Agenda Kerja Sama
PT KAI Ungkap Kronologi Tabrakan Kereta Siantar Express dengan Minibus, Lokomotif Terbakar dan Tiga Petugas Terluka
Tabrakan Maut Kereta Api dan Angkot Hingga Terbakar, Sopir Angkot Tewas
Realisasi TKD Tambahan Samosir Capai Rp22,27 Miliar, Kemendagri Minta Sisa Anggaran Dipercepat
Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 07:37 WIB

Pematangsiantar Lepas 290 Atlet ke Porprovsu XII 2026, Empat Cabor Digelar di Kota Ini

Sabtu, 21 November 2026 - 07:30 WIB

Diskominfo Pematangsiantar Ikuti Evaluasi SP4N-LAPOR!, Respons Aduan Publik Jadi Sorotan

Jumat, 20 November 2026 - 23:50 WIB

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Indonesia-Tiongkok Senilai Rp 274 Triliun, Diproyeksikan Buka 30 Ribu Kerja

Jumat, 20 November 2026 - 21:45 WIB

Prabowo dan Xi Jinping Bahas Penguatan Kemitraan Strategis, 10 Kota Cerdas Masuk Agenda Kerja Sama

Jumat, 20 November 2026 - 19:41 WIB

PT KAI Ungkap Kronologi Tabrakan Kereta Siantar Express dengan Minibus, Lokomotif Terbakar dan Tiga Petugas Terluka

Jumat, 20 November 2026 - 17:47 WIB

Realisasi TKD Tambahan Samosir Capai Rp22,27 Miliar, Kemendagri Minta Sisa Anggaran Dipercepat

Jumat, 20 November 2026 - 17:38 WIB

Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka

Jumat, 20 November 2026 - 16:36 WIB

Pemko Pematangsiantar Catat 600–700 Kasus TBC per Tahun, Kader PKK Didorong Aktif di Kelurahan

Berita Terbaru