ATAPKOTA.COM, SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Senin (27/4/2026). Kegiatan ini berlangsung khidmat dan tertib serta menjadi momentum refleksi atas pelaksanaan otonomi daerah dalam mendorong pembangunan dan pelayanan publik.
Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bertindak sebagai inspektur upacara dan memimpin langsung jalannya kegiatan. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Akbar Putra Siregar, dipercaya sebagai komandan upacara, dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Albert R. Saragih, bertugas sebagai perwira upacara.
Upacara diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Simalungun Mixnon Andreas Simamora, para staf ahli bupati, asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Simalungun.
Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan hening cipta sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Kepala Bagian Pemerintahan, Amon Carles Sitorus, kemudian membacakan sejarah singkat otonomi daerah sebagai pengingat pentingnya desentralisasi dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Mendagri menegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa otonomi daerah berperan penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.
Tema peringatan tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, mencerminkan harapan agar daerah mampu mandiri sekaligus bertanggung jawab dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut.
Mendagri juga mengingatkan kepala daerah untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, perubahan iklim, dan percepatan transformasi teknologi.
Memasuki usia ke-30, pelaksanaan otonomi daerah dinilai telah memberikan sejumlah capaian yang menjadi fondasi penting bagi penguatan tata kelola pemerintahan ke depan. Meski demikian, pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
“Berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar dapat diatasi secara efektif,” ujar Mendagri dalam sambutan tertulisnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam setiap kegiatan pemerintahan, termasuk peringatan hari besar. Seluruh kegiatan diminta dilaksanakan secara sederhana, tepat guna, dan berorientasi pada hasil.
Menurutnya, setiap penggunaan anggaran harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Pemerintah daerah juga diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi berperan aktif dalam merancang pembangunan yang sesuai dengan karakteristik daerah.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (AP/red)
