ATAPKOTA.COM – Pemerintah pusat mulai memetakan ulang kebijakan sektor energi dan pertambangan dengan menyoroti fluktuasi harga minyak global serta arah penguatan kepemilikan negara, dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5 Mei 2026).
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, untuk membahas sejumlah isu strategis yang berpotensi memengaruhi penerimaan negara dan arah kebijakan energi nasional.
Salah satu fokus pembahasan adalah dinamika harga minyak mentah global yang berdampak langsung terhadap Indonesian Crude Price (ICP). Pemerintah menilai pergerakan ICP memiliki implikasi terhadap fiskal negara, termasuk dalam perencanaan subsidi dan penerimaan sektor energi.
“Kami membahas perkembangan harga minyak global terhadap ICP, serta langkah penataan sektor pertambangan ke depan,” ujar Bahlil dalam keterangannya.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti rencana penataan sektor pertambangan dengan memperkuat porsi kepemilikan negara, sejalan dengan amanat konstitusi.
Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat.
“Penataan tambang ke depan diarahkan agar kepemilikan negara lebih dominan, sesuai dengan prinsip pengelolaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat,” jelasnya.
Dalam konteks peningkatan penerimaan negara, pemerintah berencana mengoptimalkan skema kerja sama di sektor energi dan pertambangan, termasuk dengan mengadopsi pola yang telah diterapkan di industri minyak dan gas.
Skema seperti cost recovery dan gross split disebut menjadi referensi dalam merancang model kerja sama baru yang dinilai lebih adaptif terhadap dinamika industri.
“Kami akan mengevaluasi berbagai pola kerja sama agar pendapatan negara dapat dioptimalkan, baik dari tambang eksisting maupun pengembangan baru,” kata Bahlil.
Kebijakan ini, menurut pemerintah, tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada aspek kedaulatan energi, nilai tambah, dan distribusi manfaat ekonomi.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam merumuskan kebijakan energi dan pertambangan yang lebih terintegrasi, dengan mempertimbangkan faktor global dan kebutuhan domestik secara simultan. (Edo/red)
