ATAPKOTA.COM, MEDAN — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Medan dinilai tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dan penciptaan lapangan kerja.
Hal itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tentang Kemitraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Pelaku Usaha Potensial di Kota Medan yang berlangsung di Gedung PKK Kota Medan, Jumat, 29 Mei 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas menegaskan target pembentukan 255 SPPG di Kota Medan diyakini akan memberikan efek berganda atau multiplier effect bagi masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas gizi anak hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, program MBG merupakan bagian dari upaya membangun generasi sehat sekaligus menciptakan perputaran ekonomi di tingkat lokal melalui rantai pasok kebutuhan dapur SPPG.
“Kita ingin anak-anak kita sehat dan mendapatkan gizi yang standar serta merata. Namun jangan lupa, pembangunan gizi ini ada dapurnya. Dapur ini membeli kebutuhan dari pelaku usaha yang berada di sekitarnya. Di sinilah ekosistem ekonomi lokal kita bangun,” ujar Rico Waas.
Ia menjelaskan, program MBG di Kota Medan ditargetkan menjangkau sekitar 700 ribu anak yang tersebar di 21 kecamatan.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah menargetkan pembentukan 255 SPPG yang akan menjadi pusat penyediaan makanan bergizi bagi para penerima manfaat.
“Di Kota Medan ditargetkan berdiri 255 SPPG untuk melayani sekitar 700 ribu anak. Saat ini sudah aktif sebanyak 235 SPPG,” katanya.
Selain mendukung pemenuhan gizi, keberadaan SPPG juga diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Rico Waas menyebut setiap SPPG berpotensi mempekerjakan sekitar 47 hingga 50 tenaga kerja yang diprioritaskan berasal dari kelompok masyarakat rentan, khususnya kategori Desil 1 dan Desil 2 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah.
“Kami berharap tenaga kerja yang direkrut berasal dari masyarakat sekitar dapur SPPG. Dari yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan, kini dapat memperoleh penghasilan tetap,” ujarnya.
Tak hanya itu, Rico juga mendorong agar kebutuhan bahan baku SPPG dipasok oleh pelaku usaha lokal, mulai dari pedagang pasar, petani, peternak, pelaku urban farming, hingga pengrajin pangan.
Menurutnya, skema tersebut akan menciptakan rantai ekonomi yang saling menguntungkan antara program MBG dan masyarakat sekitar.
Ia mengungkapkan kebutuhan bahan pangan untuk mendukung program tersebut cukup besar. Kebutuhan beras diperkirakan mencapai 183 ton per minggu, sementara daging ayam sekitar 21 ton per minggu. Selain itu, kebutuhan tempe dan tahu juga tergolong tinggi.
“Saya ingin para pelaku usaha kecil mendapatkan akses untuk menjadi pemasok kebutuhan SPPG. Kita ingin pedagang di pasar merasakan manfaat dari program ini karena ada aktivitas ekonomi yang terus bergerak setiap hari,” kata Rico.
Meski demikian, Rico Waas mengingatkan seluruh pihak untuk tetap mengantisipasi potensi tekanan inflasi akibat meningkatnya permintaan bahan pangan.
Karena itu, ia meminta jajaran Pemerintah Kota Medan, Bank Indonesia, dan Badan Gizi Nasional menyusun mekanisme pengawasan serta standar operasional prosedur (SOP) yang jelas agar distribusi dan pasokan pangan tetap terjaga tanpa memicu lonjakan harga di pasaran.
“Kalau kita ingin melihat masa depan Indonesia, lihatlah anak-anak kita hari ini. Berikan mereka gizi, pendidikan, dan fasilitas terbaik. Ketika anak-anak sehat dan pelaku usaha kecil memperoleh pendapatan yang baik, maka ekonomi akan tumbuh lebih kuat dan stabil,” tuturnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Didit Widiana, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional Tengku Syahdana, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Kontributor : Mery Bintang-atapkota.
