ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Dukungan ini menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tertanggal 25 Juli 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) percepatan penyelenggaraan program MBG di daerah.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, S.H., M.Kn. diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang, S.STP., M.Si., memimpin rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Pematangsiantar di Ruang Data Pemko, Jalan Merdeka, Rabu (8/10/2025).
Dalam pemaparannya, perwakilan BGN Party O. menjelaskan bahwa total penerima manfaat MBG di Kota Pematangsiantar mencapai 11.413 orang. Penerima tersebut tersebar di 29 lokasi sekolah dan 1 lokasi posyandu yang melayani ibu hamil dan balita.
“Lokasi dapur MBG tidak boleh jauh dari tempat distribusi, baik sekolah maupun posyandu. Idealnya, jaraknya kurang dari lima kilometer agar efisien dan aman,” katanya.
Ia menambahkan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), serta sertifikat halal.
“Sertifikasi ini penting untuk menjamin mutu dan keamanan makanan. Kami terus mempercepat prosesnya agar seluruh penyelenggara memenuhi standar nasional,” ujarnya.
Sekda Junaedi Antonius Sitanggang menegaskan bahwa Pemko Pematangsiantar bertindak sebagai Satgas MBG dengan peran strategis dalam pengawasan dan evaluasi.
“Satgas bertugas memastikan program berjalan efektif di lapangan. Kami juga menentukan titik SPPG terpencil agar terhubung langsung dengan pemerintah daerah,” jelasnya.
Menurut Junaedi, Pemko terus berkoordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi, Bappeda, BPKPD, Disdukcapil, Bagian Kesra, Dinas Lingkungan Hidup, Diskominfo, dan Dinas Perhubungan.
“Sinergi ini penting agar pelaksanaan program lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya melibatkan tenaga kerja lokal dalam kegiatan MBG.
“Program ini bukan hanya soal gizi, tetapi juga soal ekonomi. Karena itu, kami minta BGN merekrut warga yang berdomisili di Kota Pematangsiantar. Rekrutmen harus terbuka dan transparan agar bisa menekan angka pengangguran,” ujar Junaedi.
Ia juga menyebutkan, pelaksanaan program MBG mampu memberikan dampak luas bagi daerah.
“Dengan adanya program ini, inflasi terkendali, stunting menurun, dan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi,” katanya.
Junaedi menegaskan kembali arahan Wali Kota Wesly Silalahi agar kolaborasi dengan BGN berjalan solid.
“Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah kota dan BGN harus sinkron. Program ini berkelanjutan, jadi kita wajib menjaga konsistensi pelaksanaannya,” tutupnya. (RAP)
