Trump PHK 1.350 Pegawai Kemenlu AS

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Sabtu, 12 Juli 2025 - 15:31 WIB

40431 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Amerika Serikat, Donald John Trump.

Presiden Amerika Serikat, Donald John Trump.

WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat Donald Trump memecat lebih dari 1.350 pegawai Kementerian Luar Negeri AS dalam langkah restrukturisasi besar-besaran, Jumat (11/7). Tindakan ini dilakukan hanya tiga hari setelah Mahkamah Agung mengizinkan pemangkasan besar-besaran birokrasi federal.

Sebanyak 1.107 pegawai sipil dan 246 pejabat Dinas Luar Negeri berbasis domestik terkena pemutusan hubungan kerja. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, terutama di tengah ketegangan global seperti perang Rusia-Ukraina, konflik Gaza, dan krisis Iran-Israel.

Suasana haru menyelimuti markas besar Kemenlu di Washington. Banyak pegawai keluar sambil membawa kotak berisi barang pribadi mereka.

“Sungguh menyayat hati melihat orang-orang ini keluar sambil menangis,” ujar Senator Demokrat Andy Kim.

Mahkamah Agung yang kini didominasi kubu konservatif mencabut larangan pengadilan yang sebelumnya menahan rencana Trump membongkar apa yang ia sebut sebagai deep state, atau negara dalam negara.

Setelah kembali menjabat Januari lalu, Trump mempercepat pencopotan pejabat senior dan menggantinya dengan loyalis. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan lembaganya terlalu gemuk dan perlu memangkas 15 persen dari total pegawai.

“Ini bukan hanya pemecatan. Saat biro ditutup, maka semua posisinya ikut hilang,” ujar Rubio di sela-sela KTT ASEAN di Malaysia.

Namun, Asosiasi Pegawai Dinas Luar Negeri AS (AFSA) menilai langkah ini sebagai “pukulan fatal bagi kepentingan nasional” dan menyatakan penolakan tegas.

Kementerian Luar Negeri AS sebelumnya mempekerjakan lebih dari 80.000 orang di seluruh dunia, termasuk 17.700 di dalam negeri. Di sisi lain, USAID, lembaga kunci bantuan luar negeri, juga nyaris dibubarkan.

Menurut laporan The Washington Post, pegawai sipil menerima pemberitahuan pemecatan via email dan diberhentikan dalam 60 hari. Sementara pegawai Dinas Luar Negeri mendapat cuti administratif dan resmi diberhentikan dalam 120 hari.

Ned Price, mantan juru bicara Kemenlu era Biden, mengecam langkah ini sebagai “ceroboh dan merusak”. “Alih-alih melihat kinerja, mereka memecat orang hanya berdasarkan posisi penugasan hari itu,” tulisnya di platform X. (Red)

Berita Terkait

bowo Antar Langsung El-Sisi ke Pesawat, Tegaskan Eratnya Persahabatan Indonesia–Mesir
Infantino Sebut Sepak Bola Indonesia Makin Maju, Peluang Jadi Tuan Rumah Event FIFA Terbuka
Terima Presiden FIFA, Prabowo: Sepak Bola Bangun Prestasi dan Karakter Bangsa
KTT BRICS 2026 Hasilkan Deklarasi New Delhi, Prabowo Dorong Komitmen Jadi Hasil Nyata
Bawa Spirit Bandung ke KTT BRICS, Prabowo: Bersatu Kita Teguh, Terpecah Kita Runtuh
Momen Akrab Prabowo Bersama Modi, Putin, dan Xi Jelang Pembukaan KTT BRICS
Di KTT BRICS 2026, Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Kemandirian Negara
Presiden Prabowo Hadiri KTT BRICS 2026, Tegaskan Peran Aktif Indonesia dalam Tata Kelola Global

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 10:43 WIB

Sebaran Asap Meluas di Sumut, BMKG Imbau Warga Kurangi Aktivitas Luar Ruangan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 05:45 WIB

Wapres Gibran Dorong Pemanfaatan Teknologi untuk Tingkatkan Nilai Tambah Pariwisata Indonesia

Selasa, 13 Oktober 2026 - 22:45 WIB

Bupati Asahan Evaluasi Program MBG, Pengawasan Kualitas Makanan Jadi Prioritas

Selasa, 13 Oktober 2026 - 21:56 WIB

Final Piala Wali Kota Pematangsiantar 2026, SMAN 2 Menang Telak atas SMAN 5

Selasa, 13 Oktober 2026 - 21:55 WIB

Medan Dapat 898 Unit Bedah Rumah, Rico Waas Targetkan Rampung Desember 2026

Selasa, 13 Oktober 2026 - 21:18 WIB

MFCF 2026 Angkat Ulos ke Panggung Fesyen Modern, Rico Waas Bidik Pasar Internasional

Selasa, 13 Oktober 2026 - 21:14 WIB

RAPBD Medan 2027 Prioritaskan Banjir, Insentif Guru Honorer, dan Layanan Kesehatan

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:26 WIB

Bobby Nasution Temui Kejati Sumut, Evaluasi Pembangunan 2026 dan Bahas Rencana 2027

Berita Terbaru