ATAPKOTA.COM, ASAHAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si, menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam diskusi panel bertajuk “Arah Baru Demokrasi dan Tantangannya bagi Politik Daerah” yang diselenggarakan oleh Demokrasi Sumber Daya Insani (Demokrasi) Kabupaten Asahan. Kegiatan berlangsung di Aula Zulfirman Universitas Asahan dan dihadiri tokoh-tokoh dari berbagai unsur, mulai dari eksekutif, legislatif, akademisi, pengawas pemilu, hingga masyarakat sipil.
Diskusi ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal. Ketua Pelaksana sekaligus Direktur Demokrasi Kabupaten Asahan, M. Yusuf Daulay, menyampaikan bahwa forum ini bertujuan menggali potensi manfaat dan tantangan pemisahan pemilu, khususnya dalam konteks lokal di Asahan.
“Kami ingin membuka ruang diskusi kritis sekaligus edukatif tentang arah baru demokrasi yang sedang berkembang,” ujarnya.
Diskusi ini dihadiri oleh Forkopimda Asahan, Bawaslu, Universitas Asahan, partai politik, OPD, camat, lurah, mahasiswa, serta pengamat politik.
Rektor Universitas Asahan, Assoc. Prof. Dr. Mangaraja Manurung, SH., MH, sebagai keynote speaker, menekankan bahwa pemisahan pemilu merupakan bentuk penguatan otonomi politik dan demokrasi lokal.
“Prinsip subsidiarity penting—keputusan diambil sedekat mungkin dengan rakyat. Demokrasi bukan sekadar memilih, tetapi memberi ruang yang adil,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, pendidikan politik berbasis komunitas, serta digitalisasi sistem pemilu untuk menciptakan efisiensi dan transparansi.
Dalam pemaparannya, Bupati Taufik Zainal Abidin mendukung putusan MK tersebut. Menurutnya, pemisahan pemilu berpotensi menyinkronkan program pusat dan daerah dengan lebih optimal.
“Selama ini sering kali kepala daerah kesulitan menyelaraskan visi dengan presiden karena masa jabatan tidak sejalan. Dengan pemilu terpisah, sinkronisasi akan lebih mudah,” ujarnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa pemisahan ini menimbulkan tantangan teknis, seperti potensi kekosongan legislatif jika jadwal pemilu tidak sinkron.
Ketua DPRD Asahan, H. Efi Irwansyah Pane, M.K.M, menilai pemisahan pemilu bisa memperkuat hubungan eksekutif-legislatif karena fokus politik tidak lagi terpecah. Namun, ia mewaspadai meningkatnya ego kedaerahan.
Pengamat politik Dadang Darmawan Pasaribu, S.Sos., M.Si, mengkritisi bahwa pemisahan waktu belum menyentuh akar persoalan demokrasi.
“Masalah kita bukan hanya soal waktu, tetapi juga kualitas demokrasi dan tingginya biaya pemilu. Bahkan, saya menyarankan masa jabatan diperpanjang demi efisiensi,” ungkapnya.
Komisioner Bawaslu Asahan, Khomaidi Hambali Siambaton, menekankan pentingnya regulasi yang matang dalam menghadapi perubahan sistem ini.
“Sistem kita belum ideal. Harus ada rumusan baru untuk menjawab dinamika politik dan menekan biaya tinggi,” ucapnya.
Diskusi panel ditutup dengan pemberian sertifikat penghargaan dari Demokrasi Kabupaten Asahan kepada seluruh narasumber dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
Wartawan : Dominggo /kr
