Pemprov Sumut Fokuskan Anggaran Perubahan APBD 2025 pada Bencana dan Sosial

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Selasa, 9 September 2025 - 15:51 WIB

40128 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025, di Aula Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (9/9/2025).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025, di Aula Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (9/9/2025).

ATAPKOTA.COM, SUMUT – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Togap Simangunsong, menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut. Penyampaian itu berlangsung di Aula DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (9/9/2025).

Dalam paparannya, Togap berharap proses pembahasan hingga persetujuan bersama terhadap Ranperda Perubahan APBD 2025 dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

“Kami mengharapkan kerja sama dewan yang terhormat untuk melakukan pembahasan nantinya, serta memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan,” ucap Togap Simangunsong.

Ia menegaskan bahwa penyusunan Perubahan KUA dan PPAS 2025 dilakukan dengan memperhatikan asumsi dan kondisi keuangan daerah. Penyesuaian dilakukan pada target pendapatan asli daerah, dengan mempertimbangkan capaian tahun 2024 dan realisasi tahun berjalan.

Selain itu, optimalisasi serta penyelarasan belanja daerah juga disusun agar selaras dengan visi, misi, dan program Gubernur Sumut, serta sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

“Alokasi anggaran juga diprioritaskan untuk penanganan dampak bencana alam, antisipasi dampak sosial-ekonomi, serta kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya,” tambahnya.

Acara tersebut dihadiri Pimpinan Banggar DPRD Sumut Ihwan Ritonga, anggota dewan, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut.(And/red)

Berita Terkait

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Anggaran Sumut 2027 Terancam Turun Rp 1,2 Triliun, Pemprov Gandeng USU Cari Solusi Pembangunan
Pemprov Sumut Dorong 33 Kabupaten/Kota Terintegrasi PASADA, Baru 14 Daerah Terhubung
Dugaan Perambahan Hutan Hatonduhan, Warga Kampung Rondang Hentikan Alat Berat
Bobby Nasution Tinjau Perkuatan Tanggul Sungai Wampu, Warga Diminta Awasi Kualitas Pekerjaan
Jalan Desa hingga Jembatan Antardusun Jadi Sasaran Program Pemprov Sumut 2027–2030
Bobby Nasution Targetkan Irigasi 7,5 Km di Secanggang Mulai Dibangun 2027

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru