ATAPKOTA.COM, MEDAN — PT Bank Sumut menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan Kredit Program Perumahan (KPP) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), sejalan dengan arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution. Melalui kesiapan layanan di 233 unit kerja, Bank Sumut memastikan implementasi program ini siap dimulai 15 Oktober 2025, bersamaan dengan peluncuran Sistem Informasi Kredit Perumahan (SIKP) oleh Presiden Prabowo di Surabaya.
Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut Syafrizalsyah menyampaikan bahwa seluruh infrastruktur layanan dan sumber daya manusia telah disiapkan secara optimal.
“Kami menargetkan proses pengajuan antara calon debitur dan bank rampung maksimal tiga hari kerja. Ini wujud nyata komitmen kami untuk memberikan layanan cepat, mudah, dan murah bagi masyarakat,” ujar Syafrizalsyah, Sabtu (11/10).
Ia menambahkan, Bank Sumut aktif melakukan sosialisasi ke berbagai pihak, termasuk pengembang perumahan dan pelaku UMKM sektor konstruksi. Menurutnya, KPP menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses pembiayaan, terutama bagi pengembang lokal yang berpotensi namun terkendala akses ke perbankan formal.
Kesiapan Bank Sumut disambut positif oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam kegiatan Sosialisasi KPP di Medan, Jumat (10/10). Acara itu turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bobby Nasution, serta kepala daerah se-Sumut.
“Kalau Bank Sumut bisa hadir dengan layanan cepat dan bunga murah, rakyat pasti memilih bank daripada rentenir,” tegas Maruarar. Ia menekankan pentingnya membangun ekosistem sehat antara bank, pemerintah daerah, dan pengembang agar program benar-benar menyentuh masyarakat.
Program KPP memiliki dua skema pembiayaan. Skema 1 (sisi supply) ditujukan bagi pengembang, kontraktor, dan toko bahan bangunan dengan plafon hingga Rp5 miliar. Sementara Skema 2 (sisi demand) menyasar pelaku UMKM sektor perumahan dengan plafon maksimal Rp500 juta dan bunga subsidi 5%.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution juga menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan Program Tiga Juta Rumah Nasional. Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan memperluas akses pembiayaan, menyederhanakan perizinan, dan memperkuat tata kelola kawasan permukiman berkelanjutan.
“Seluruh pihak harus bergerak bersama untuk mencapai target ini. Tujuannya jelas: menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tegas Bobby.
Bobby juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat sosialisasi program ke kabupaten dan kota. Ia meminta kepala daerah memastikan kebijakan insentif dan kemudahan perizinan benar-benar diterapkan di lapangan.
“Dari total kuota 20 ribu unit, baru terealisasi 8.200 unit. Masih ada 11 ribu unit yang harus kita kejar. Karena itu, kolaborasi penuh menjadi kunci keberhasilan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menegaskan, berbeda dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), debitur KPP tetap bisa mengakses fasilitas ini selama status kredit komersialnya lancar.
Selain KPP, Bank Sumut juga memperkuat komitmen di sektor perumahan subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dengan tambahan kuota 5.000 unit rumah, total target program perumahan di Sumut mencapai 20.000 unit. KPR subsidi FLPP Bank Sumut memiliki keunggulan bebas biaya administrasi, provisi, dan akad bagi pengembang yang tergabung dalam REI.
Syafrizalsyah menegaskan, momentum ini menjadi peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan kredit produktif. “Kami ingin menjadikan sektor perumahan sebagai motor penggerak ekonomi daerah, sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat Sumut,” tandasnya. (RAP)
