ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat program pembangunan rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tahun 2025, Pemprov Sumut menargetkan pembangunan 20.000 unit rumah bersubsidi di seluruh kabupaten/kota.
Langkah strategis dilakukan melalui penyederhanaan perizinan, penyediaan lahan strategis, serta penguatan kerja sama dengan pengembang dan perbankan.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumut, Bustami Rangkuti, menjelaskan bahwa program rumah bersubsidi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui program ini, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah tanpa terbebani biaya tinggi. Selain meningkatkan taraf hidup, program ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru,” ujar Bustami dalam dialog interaktif di Pro 1 RRI Medan, Kamis (23/10/2025).
Bustami menegaskan, di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution, Pemprov Sumut memastikan penerima manfaat benar-benar berasal dari kalangan MBR yang memenuhi kriteria. Berdasarkan data Dinas Perkim Sumut, backlog perumahan di provinsi ini mencapai 320.000 unit pada 2025.
Untuk menekan angka tersebut, pemerintah menggandeng pengembang swasta dan perbankan, khususnya Bank BTN dan Bank Sumut.
“Target kami tahun 2025 sebanyak 20.000 unit rumah bersubsidi dapat terbangun. Hingga Oktober 2025, sudah terealisasi 8.161 unit di berbagai daerah, antara lain Deliserdang, Simalungun, Pematangsiantar, Binjai, Asahan, Langkat, Tebingtinggi, Labuhanbatu, Batubara, Medan, Tapanuli Tengah, Tanjungbalai, Serdangbedagai, Dairi, dan Karo,” jelas Bustami.
Selain pembangunan fisik, Pemprov Sumut juga mengidentifikasi lahan milik pemerintah daerah yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan hunian baru bagi MBR.
Sementara itu, Pemimpin Bidang Kualitas Monitoring Divisi Ritel PT Bank Sumut, Ahmad Abdullah, menegaskan bahwa program rumah bersubsidi di Sumut merupakan bagian dari Program Nasional Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah periode 2025–2029.
“Untuk Sumut, tahun ini direncanakan pembangunan 15 ribu rumah, ditambah dukungan dari Menteri Maruar Sirait sebanyak 5 ribu unit, sehingga total target tahun 2025 mencapai 20 ribu rumah,” ujar Abdullah.
Menurutnya, Bank Sumut mendapat porsi target 3.000 unit rumah, dan hingga Oktober 2025 telah terealisasi sekitar 1.000 unit. Pihaknya menargetkan tambahan 2.000 unit rumah selesai hingga akhir tahun.
Rumah bersubsidi ini dijual dengan harga sekitar Rp166 juta, bunga 5%, tenor 20 tahun, dan cicilan mulai Rp1 juta per bulan.
“Syaratnya mudah. Pemohon cukup membayar uang muka 1% atau sekitar Rp1,6 juta dan sudah bisa memiliki rumah impian. Selain itu, Bank Sumut menanggung biaya administrasi, provisi, serta membebaskan biaya akad dan balik nama,” jelasnya.
Adapun persyaratan program rumah bersubsidi antara lain Warga Negara Indonesia berusia 21–60 tahun, memiliki NIK dan NPWP, serta tidak memiliki kredit macet atau pinjaman bermasalah, termasuk kredit kendaraan maupun pinjaman online.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah, pengembang, dan sektor perbankan, program rumah bersubsidi Sumut 2025 diharapkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni dan terjangkau. (RAP)
