ATAPKOTA.COM, SUMUT – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution kembali menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk insan pers. Melalui program perumahan bersubsidi, ia menyiapkan 100 unit rumah khusus untuk wartawan yang bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
Program ini hadir dengan skema uang muka (DP) 0 rupiah dan cicilan mulai Rp1 juta per bulan, sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk kalangan jurnalis.
Dalam konferensi pers yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (30/10/2025), Bobby menjelaskan bahwa wartawan berperan penting dalam transparansi informasi dan edukasi publik. Karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan kesejahteraan mereka, terutama dalam pemenuhan hunian layak.
“Wartawan adalah mitra penting dalam membangun daerah. Pemerintah harus memastikan mereka juga memiliki kehidupan yang sejahtera, termasuk akses terhadap rumah layak huni,” ujar Bobby Nasution.
Bobby menambahkan, harga rumah bersubsidi sekitar Rp166 juta dengan bunga 5% dan tenor hingga 20 tahun. Kuota awal sebanyak 100 unit hanya diperuntukkan bagi wartawan yang memenuhi kriteria.
Adapun syarat penerima manfaat meliputi: Warga Negara Indonesia berusia 21–60 tahun, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta belum memiliki rumah sebelumnya.
Program ini juga menjadi bagian dari target besar Pemprov Sumut tahun 2025 untuk membangun 20.000 unit rumah bersubsidi. Hingga Oktober 2025, realisasi pembangunan telah mencapai 8.161 unit di berbagai daerah, antara lain Deliserdang, Simalungun, Pematangsiantar, Binjai, Asahan, Langkat, Tebingtinggi, Labuhanbatu, Batubara, Medan, Tapanuli Tengah, Tanjungbalai, Serdangbedagai, Dairi, dan Karo.
Langkah ini mempertegas visi Bobby Nasution dalam membangun Sumatera Utara yang inklusif, sejahtera, dan berpihak pada kelompok produktif, termasuk para pekerja media yang berperan menjaga demokrasi dan keterbukaan publik. (AK1)
